Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) Singapura mengestimasikan pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal II 2019 hanya 0,1%. Namun mereka bisa “memakan” cadangan devisa sebesar US$ 292,5 miliar per akhir Februari 2019.
Sebaliknya, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2019 hanya sebesar US$ 124,54 miliar. Padahal pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1% Aduhai, nilai cadangan devisa RI hanya 42,58% dari Singapura.
Kemudian, ada lagi. Tidak ada partai politik yang ribut di Singapura. Partai oposisi hanya 6 kursi dan pasti keok berhadapan dengan partai berkuasa, People’s Action Party dengan 83 kursi.
Singapura tidak terlalu percaya bahwa jika sistemnya bagus, maka orang-orang yang tidak becus akan get out dan digantikan dengan yang kompoten.
Pemikiran seperti itu hidup di Amerika, juga di Indonesia. Dengan sistem check and balances,maka jika ada kebijakan presiden yang salah, parlemen bisa meluruskannya.
Singapura rada apolitis, mungkin karena mereka lebih suka membangun. Singapura mengandalkan kejujuran, good governance, kecakapan dan komitmen pemimpin. Juga penegakan hukum, keamanan, ekonomi yang kondusif untuk investasi asing,
Para pebisnis diminta sejalan dengan pemerintah. Tak boleh banyak cingcong. Termasuk media massa, jangan coba seperti di Indonesia. Alasannya, supaya masyarakat dapat mengerti dan mendukung program pemerintah.
Iklim Singapura itu susah rasanya jika diterapkan di Indonesia, walau kita ngiler melihat kemajuan mereka. Sistem politik kita multipartai, dan bukan kabinet parlementer seperti Singapura.
Luas wilayahnya pun kecil sehingga gampang dikontrol. Sementara kita sangat luas dengan masyarakat yang plural, sehingga atmosfer demokrasilah yang bisa mewadahinya.
Keinginan “meniru” Singapura tidak memadai hanya dengan mengajak semua parpol ikut dalam kabinet supaya mayoritas fraksi di parlemen mendukung pemerintahan. Toh masih ada civil society, yang bisa kritis karena sudah tak zamannya lagi didikte oleh pemerintah.
Bak kata pepatah, lain lubuk lain ikannya.