Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Medan akan berunjuk rasa menolak revisi UU KPK yang saat ini tengah ramai diperbincangkan publik. Aksi bersama itu akan digelar di sekretariat DPRD Medan, Senin pagi, 16 September 2019. Demikian dikatakan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Medan, Ali Rahman kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (11/9/2019).
Selain menolak revisi UU KPK, dalam aksi itu nantinya, Cipayung Plus juga menolak kenaikan iuran BPJS serta mengevaluasi kinerja Wali Kota Medan. Terkhusus soal revisi UU KPK itu , Ali menyatakan, PMII menolak dengan tegas revisi itu.
"Kami menolak revisi itu dan akan menggelar aksi damai Senin depan bersama dengan kawan-kawan Cipayung Plus," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan, Samuel Oktavianus Gurusinga juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan Samuel, GMNI menolak revisi UU KPK karena hanya melemahkan KPK.
"Soal usulan dewan pengawas di KPK itu tidak benar. Karena akan menghambat tugas KPK saat akan melakukan penyelidikan," kata Samuel kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (7/9/2019).
Pendapat senada juga disampaikan Komisaris Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) wilayah Sumbagut, Suparno S Mahulae.
Dikatakan Suparno, KPK tidak memerlukan dewan pengawas. Yang menjadi pengawas KPK adalah rakyat sendiri, kata Suparno kepada medanbisnisdaily.com, Senin (9/9/2019).
Melengkapi informasi kelompok Cipayung Plus terdiri dari PMII, HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, IMM, KAMMI, KMHDI dan Himkabudhi.
Selain kelompok yang menolak, di Medan juga banyak kelompok massa yang mendukung revisi UU KPK dan telah menyatakan dukungannya dengan menggelar aksi unjuk rasa.
Seperti siang tadi, Rabu (11/9/2019) dua kelompok masing-masing Lingkar Milenial Peduli Demokrasi dan Front Aksi Mahasiswa Medan, menggelar aksi damai mendukung revisi UU KPK itu. Kedua kelompok massa ini, menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Merdeka Medan.
Koordinator aksi Lingkar Milenial Peduli Demokrasi, Wira Sahputra dalam orasinya menyampaikan, revisi UU KPK perlu agar semua elemen masyarakat mendapat kepastian hukum yang berkeadilan.
"KPK bukan lembaga superbodi. Perlu ada dewan pengawas yang mengawasi kerja mereka," kata Wira.