Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi belum juga melantik para peserta lelang jabatan pejabat eselon II yang sudah diseleksi di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumatera Utara. Ternyata mereka-mereka belum bisa memenuhi ekspektasi gubernur. "Saya butuh orang yang bisa dalam mengawaki jabatan," kata Edy, Jumat (4/10) lalu. Dia akan melakukan seleksi ulang jabatan eselon II di 9 OPD itu secara bertahap.
Saya teringat di era Gubernur Marah Halim pada 1967-1978. Kala itu staf di Kantor Gubsu rasanya sangat kompeten. Sekwildasu adalah SS Paruhuman, mantan Residen Tapanuli pada zaman Belanda. Lalu, menjadi klerek di Kantor Controleur di Gunungtua, Padanglawas. Menjadi camat di Batangnatal, Kotanopan, dan Medan Timur. Juga Sekda Tapanuli Selatan, Wali Kota Binjai, Sekretaris Residen Tapanuli, dan Bupati Tapanuli Tengah.
Ada pula Bardansyah menjadi Kepala Biro Keuangan. Dia lulusan sekolah ekonomi di zaman Belanda. Sempat menjadi camat di Natal dan Medan Baru. Juga menjadi wedana Langkat Hulu serta kepala protokol di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Masih ada ekonom senior, Prof Dr Hadibroto, dari Universitas Sumatera Utara dipilih menjadi ketua Bappedasu. Tapi tampaknya dari zaman ke zaman, para pejabat di kantor Gubsu, termasuk para Kepala OPD mengalami degradasi kualitas.
Namun saya simak-simak degradasi juga terjadi di berbagai profesi. Dunia pers pernah mengenal nama Mohammad Said, Arif Lubis dan GM Panggabean. Tokoh agama pernah mengenal nama Arsyad Talib Lubis, Bustami Ibrahim, GHM Siahaan dan SAE Nababan.
Daerah ini pernah punya politikus seperti Abdullah Eteng, Panangian Siregar, Bomer Pasaribu dan Syufri Helmy Tanjung. Termasuk para seniman seperti Bokor Hutasuhut. Kita ingat ada petinju Rudy Siregar dan Syamsul Anwar Harahap. Perguruan tinggi pernah bangga dengan nama AP Parlindungan dan Amudi Pasaribu.
Lalu, so what? Saya kira Edy Rahmayadi harus rela lebih melunakkan assesment terhadap calon Kepala OPD. Tokoh yang mendekati rata-rata harapan sudah memadailah.
Tinggal menetapkan suatu sistem yang mengharuskan para kepala OPD dapat mewujudkan visi dan misinya. Bagaimana mereka tergiring berkinerja sesuai dengan sistem. Jika pun figurnya hebat, tapi sistemnya tidak efektif juga repot.