Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap monopoli swasta di program tol laut. Menurut Budi monopoli tersebut terjadi di Maluku.
Mengatasi masalah monopoli tersebut, Menhub meminta Polri ikut turun tangan."Jadi gini kemarin kan saya ikuti diskusi, terutama di Maluku, jadi memang kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penguasaan barang yang secara berlebihan. Kan ini menjadi hukum pasar kalau ada potensi ekonomi maka suatu pihak akan menguasai. Kami akan tata kembali saya sudah koordinasi dengan Kapolda Maluku untuk mencari pihak-pihak yang menguasai itu," ujar Budi Karya usai acara INACA di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Budi menambahkan, pihak pemda juga ikut terlibat mengecek kegiatan-kegiatan monopoli program tol laut, karena pemerintah tak bisa mengawasi hingga ke lokasi terpencil.
"Tapi saya juga minta pemda juga memberikan support kepada ini, enggak mungkin kami awasi tempat-tempat jauh kalau tidak dapat dukungan," tutur Budi Karya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung soal program Tol Laut. Menurutnya ada pihak swasta yang menguasainya. Jadi barang-barang yang dikirim ke pulau-pulau dikendalikan oleh si pihak swasta.
"Akhir-akhir ini rute yang ada barang-barangnya dikuasai swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini. Saya belum dapat swastanya siapa, ini tolong dikejar dan diselesaikan," kata Jokowi di Istana Presiden beberapa waktu lalu.
Padahal program Tol Laut dilakukan demi menurunkan harga-harga di pulau-pulau di Indonesia. Selama ini harga barang di wilayah pelosok Indonesia terbilang mahal karena arus logistik sulit menjangkaunya.
"Tol Laut itu dibangun untuk menurunkan cost, biaya logistik kita sehingga harga jadi jatuh turun. Tapi kalau dikuasai satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas untuk dia," jelas Jokowi.(dtf)