Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Realisasi investasi tol yang dikerjasamakan dengan swasta lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) periode 2015-2019 hanya mencapai 28% atau sekitar Rp 142 triliun. Angka ini terhitung rendah dari total target investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 500 triliun.
"Tol targetnya Rp 500 triliun. Realisasi 28 persen," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto saat ditemui di sela acara Indonesia Infrastructure Week di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Adapun total proyek tol yang ditawarkan untuk skema KPBU mencapai 43 proyek dengan panjang 985 km. Realisasi investasi PPP untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahkan lebih kecil lagi, hanya mencakup 19% atau Rp 3,8 triliun dari target Rp 20,15 triliun.
"Kami mendorong realisasi lebih besar. Ada state guarantee model, pemerintah beri garansi dan dukungan. Ada bond issuance," kata Eko.
Pemerintah sendiri membutuhkan partisipasi yang lebih besar lagi dari swasta dalam pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Keterbatasan APBN membuat pemerintah harus putar otak menarik investor masuk ke dalam investasi di bidang jalan, air hingga perumahan.
Untuk periode 2020-2024, masih ada Rp 1.435 triliun gap pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Kemampuan APBN dalam untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan hanya mencakup 30% dari total biaya yang dibutuhkan atau sekitar Rp 623 triliun, sementara total kebutuhan pembiayaan infrastruktur hingga 2024 mencapai Rp 2.058 triliun.
Proyek yang akan dibangun mencakup bidang sumber daya air (SDA) Rp 577 triliun, jalan dan jembatan Rp 573 triliun, perumahan Rp 780 triliun, dan lainnya Rp 128 triliun.(dtf)