Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Partai Golkar ini memang “oye.” Sebagai partai tertua, penampilannya tetap menarik. Kamis (14/11) hingga Jumat (15/11), partai berlambang pohon beringin ini melakukan Rampimns di Jakarta, dan memutuskan akan menyelenggarakan Munas pada 3-5 Desember 2019, saat ketua umum baru dipilih.
Eh, dari celah-celah Rapimnas, mencuat dua kubu. Ada yang menginginkan pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi menetapkan calon tunggal. Namun ada yang menghendaki dilakukan dengan pemilihan alias voting.
Ketua DPD Partai Golkar Aceh Teuku Mudasir, misalnya, mengatakan bahwa para Ketua 23 DPD II Partai Golkar di Aceh tidak menginginkan adanya calon tunggal atau aklamasi. Dia tidak suka ruang demokrasi di dalam tubuh partainya dirusak hanya dengan mengajukan satu calon tunggal.
"Karena ada beberapa kader terbaik Golkar yang kami dengar akan tampil,” katanya kepada wartawan, Jumat (15/11) lalu. Sebab, selain Ketua Umum Airlangga Hartarto, juga muncul nama Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo dan Ridwan Hisyam. Apalagi sesuai AD/ART partai, semua kader Golkar berhak mencalonkan diri sebagai caketum.
Namun menurut loyalis Airlangga, Jerry Sambuaga, munculnya dorongan agar mekanisme musyawarah aklamasi dikedepankan di Munas demi suasana kondusif di lingkup internal Golkar. Kata dia, cara itu bisa mencegah potensi konflik dalam Munas nanti.
Dia pun mengklaim saat ini mayoritas DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta organisasi yang tergabung dalam hasta karya, sudah secara bulat mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar.
"Dari pandangan umum seluruh DPD provinsi dan organisasi dari hasta karya sudah terlihat bahwa semua sepakat untuk mendukung kembali Pak Airlangga Hartarto,” kata Jerry.
Menurut Jerry, musyawarah mufakat adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam demokrasi. Bahkan musyawarah mufakat merupakan konsep yang paling sesuai dengan demokrasi Pancasila. Juga bisa menghemat energi politik, sehingga energi yang ada bisa digunakan untuk konsolidasi partai menjelang pilkada serentak 2020," ujar politikus asal Sulawesi Utara ini.
Namun juru bicara Bambang Soesatyo (Bamsoet), Andi Sinulingga, mengungkapkan bahwa suasana rapimnas amat mencekam. Dia melukiskan bahwa seperti ada suasana yang tidak kondusif, intimidasi psikologis yang luar biasa yang membuat banyak kawan-kawan tidak nyaman.
“Kawan-kawan juga menyaksikan tidak pernah ada pleno di Partai Golkar dari depan sudah dijaga pihak keamanan, absensi dari depan, kemudian dikawal dengan para milisi, di dalam absen lagi sampai ke dalam ruangan persidangan,” kata Andi.
Menurut Andi, Indonesia merdeka dengan memberi warga negara hak berpendapat, termasuk pilihan politik. Menurutnya, tak ada materi yang disampaikan dalam rapimnas beberapa waktu lalu itu. Dia melihat rapimnas kemarin hanya penegasan petahana sebagai pimpinan partai.
Dia menyebut seharusnya DPP Partai Golkar menjaring calon ketua umum dengan tiga tahapan, yakni penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. Andi melihat hal itu tidak dilakukan.
Saya kira kedua kubu punya argumentasi sesuai sudut pandang masing-masing. Tapi saya kira Munas Golkar Desember nanti tidaklah berlangsung di ruang kosong. Betapapun rakyat akan melihat bagaimana Munas itu berjalan.
Tak mustahil masyarakat juga akan melihat apa bedanya dan keunggulan Munas Golkar dengan kongres partai lain. Sebagai partai tertua, masyarakat boleh jadi menaruh harapan agar Golkar memilih iklim demokrasi yang pas dengan suara zaman.
Memang, sistem aklamasi dan voting dikenal dalam demokrasi. Tetapi mana yang lebih up to date dan menggambarkan keterbukaan serta mengandung demokrasi sejati, kiranya adalah pilihan yang bijaksana. Pilihan itu semestinya menimbulkan citra Golkar sebagai partai masa depan.