Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Menurut data kumulatif Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), hingga bulan Agustus 2019 lalu, terdapat sebanyak 9.362 kasus Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Dari jumlah ini, sebanyak 4.182 kasusnya merupakan HIV, sedangkan 5.180 kasus lainnya adalah AIDS.
Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut, Ramadhan menyampaikan, dari jumlah tersebut, faktor resiko hubungan seks menunjukkan angka terbanyak dengan 7.875 (mencakup heteroseksual dan homoseksual), narkoba suntik 1.188, tranfusi darah 84, anak terinfeksi ibu 122, dan IRT terinfeksi 87 kasus. Adapun data sejak April sampai Juni 2019 dari Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA) Kemenkes RI menunjukkan Sumut memiliki kasus HIV sebanyak 545.
"Sehingga Sumut menempati posisi ke enam setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua," ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/11/2019).
Untuk itu, Ramadhan menjelaskan, dalam memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember nanti, secara internasional terdapat tekad untuk mengakhiri permasalahan HIV/AIDS pada tahun 2030. Tekad ini juga didukung dengan data angka HIV yang turun hingga 35% dan orang yang meninggal karena AIDS juga turun hingga 42%.
"Di Indonesia, melalui The Indonesia AIDS Conference juga memiliki tekad yang sama untuk mewujudkannya. Hal ini mencakup penandatanganan seluruh kepala daerah se Indonesia dalam upaya mengakhiri epidemic HIV/AIDS, berbagi informasi tentang epidemic, pertemuan forum masyarakat, pelaksanaan advokasi, hingga penguatan lembaga KPA," jelasnya.
Namun sejauh ini, Ramadhan mengakui bahwa, angka prevalensi HIV belum dapat diturunkan, khususnya faktor resiko hubungan seks. Begitu pula, kasus yang ditemukan dan dilaporkan masih jauh dari jumlah kasus HIV yang diperkirakan.
"Sebagai gambaran, estimasi ODHA tahun 2016 sebanyak 640.443, sedangkan yang dilaporkan hingga Juni 2019 baru sebanyak 349.882," ujarnya.
Ramadhan juga menuturkan, jika selama ini, pihaknya juga memiliki halangan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, salah satunya terkait anggaran dan juga belum adanya lembaga koordinasi di Kabupaten/Kota. Tahun ini saja tutur dia, mereka hanya menerima Rp200 juta dari pengajuan sebesar Rp 1,8 Miliar.
"Jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun 2018, sebanyak Rp300 juta. Begitu pula koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS masih belum berjalan dengan baik," terangnya.
Selain itu, sambung dia, tantangan lain adalah masih belum maksimalnya penemuan kasus HIV/AIDS dan ODHA yang harus mendapatkan Care, Support, dan Treatment (CST). Masalah-maslah ini menurutnya, tentu perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik jajaran pemerintahan maupun masyarakat secara komprehensif.
"Untuk itu, melalui tema Hari AIDS Sedunia Tahun 2019 yang bertajuk Bersama Masyarakat Meraih Sukses, kita harapkan seluruh masyarakat ikut serta dalam pencapaian sukses 3 Zero pada tahun 2030. Sehingga tidak adanya infeksi HIV yang baru, tidak adanya stigma dan diskriminasi dan tidak adanya orang yang meninggal karena HIV," pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Sumut, NG Hikmet mengatakan, terkait anggaran, KPA Nasional memang Sat ini sudah dibubarkan oleh Kemenkes atas beberapa pertimbangan dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Sehingga artinya, kata dia, kalau KPA ada tidak ada reward dan kalau tidak ada juga tidak melanggar Undang-Undang.
"Nah, asumsi saya mungkin keterbatasan dana ini karena KPA justifikasinya tidak kuat, dan juga memang di akhir 2019 ada efisiensi anggaran di semua instansi pemerintahan. Sebagai contoh, di bidang saya saja ada potongan sebesar 30 persen," bebernya.
Sementara itu, soal kasus, Hikmet menyatakan, dari bulan Januari hingga Oktober 2019, pihaknya telah memeriksa sebanyak 101.940 warga Sumut. Dari jumlah ini, sebanyak 2.087 diantaranya positif.
"Dari jumlah ini ada yang datang dengan kesadarannya sendiri, dan ada juga yang tergerakkan dari program Dinas Kesehatan, Non Governmnet Organization (NGO) dan informasi lainnya," tandasnya.