Saya kira pantaslah jika mereka menggebu-gebu menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Nias kepada Mendagri Tito Karnavian. Seraya memberikan gelar kebesaran adat yaitu "Tuha Hari Sifaoma Bawa" atau "Pedang Bermata Dua" di Desa Bawomataluo, Nias, Senin (9/12) silam. Mantan Ketua DPRD Nias Selatan, Sidiadil Harita menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah tersebut.

Coba saja. Jika menurut data BPS, Provinsi Sumut, persentase tingkat kemiskinan tertinggi di Sumut adalah Kabupaten Nias Utara. Yakni, 29,06%. Padahal secara provinsi sudah sekitar 10%.

Salah satu faktor penyebab karena distribusi barang harus melalui angkutan udara dan angkutan laut yang mengakibatkan harga-harga barang lebih mahal.

Infrastruktur dari kota hingga kecamatan dan desa pun masih banyak yang prihatin. Sejumlah desa bahkan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki.

Sidiadil melukiskan bahwa Kepulauan Nias masih menyandang predikat 3T, yaitu terdepan, tertinggal dan terisolir.

Sebagai pulau terluar dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Nias sangat penting dari sisi strategi keutuhan NKRI. Apalagi terdiri dari 132 pulau dan 30 pulau terunik dan 120 pulau terhuni yang sangat rawan terhadap ancaman penyusupan asing.

Kepulauan Nias pun memiliki potensi perekonomian yang unggul di bidang pariwisata kelas dunia. Karena itu layaklah, Kepulauan Nias yang telah mendeklarasikan usulan pembentukan provinsi pada 2 Februari 2009 dikabulkan.

Sudah ada kajian akademik dan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dibahas dalam rapat rapat komisi II DPR RI. Namun dalam sidang paripurna DPR RI pada 29 September 2014 ditunda penetapannya karena situasi konstelasi politik waktu itu.

Masyarakat Nias pun yakin, jika Provinsi Nias dibentuk akan mampu membiayai roda pemerintahan secara mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itulah, pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sudah mendesak ditunaikan.

Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepuluan Nias (BPP-PKN) Mayjen TNI (Purn) Christian Zebua pun ternyata telah bertemu dengan Tito Karnavian pada Selasa (3/12) lalu. Menurut dia, saat ini pembentukan Provinsi Kepulauan Nias terkendala dengan moratorium dan ketersediaan anggaran dari pemerintah.

“Kepada pak menteri saya katakan bahwa Kepulauan Nias memiliki potensi, tapi Nias masih miskin karena kami belum mampu mengelola daerah sendiri masih bergantung kepada provinsi," katanya.

"Kalau kami diberi kesempatan mengelola daerah kami sendiri, kami yakin pemerintah pusat tidak perlu memikirkan kami," lanjutnya.

Adapun Tito ketika berada di Nias mengatakan soal adanya moratorium, kemudian juga terkendala ketersediaan keuangan negara. Toh, ke depan, Tito melihat pembangunan Nias perlu dipercepat.

Potensi Kepulauan Nias sangat banyak untuk bisa dikembangkan, dan diperlukan tangan, bukan hanya oleh Kabupaten, tapi juga campur tangan provinsi dan pemerintah pusat.

"Saya akan bawa aspirasi ini, tentu sebagai Mendagri saya diskusikan di Jakarta, serta mendorong percepatan pembangunan," ujar Tito.

Dia akan berdiskusi dengan Menteri PUPR, Menpar, Menhub, Menteri Kelautan, Mentan, Mendikbud dan lainnya.

Tampaknya ada dua opsi. Pertama mengabulkan pembentukan provinsi. Kedua percepatan pembangunan Nias agar keluar dari jerat kemiskinan. Manakah yang lebih strategis tampaknya perlu didiskusikan.