Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua KNPI Provinsi Sumut, Samsir Pohan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan transparan dalam penggunaan anggaran penanggulangan virus corona atau covid-19 yang jumlahnya mencapai Rp 100 miliar.
"Sekali lagi kami tekankan, pemerintah harus transparan dan kreatif dalam mengelola anggaran dan tidak ikut panik apalagi menimbulkan kepanikan baru," ujarnya, Rabu (1/3/2020).
Menurutnya, pengalokasian dana yang besar untuk penanganan virus corona sangat sensitif. Sebab, menyangkut tentang hajat dan kecemasan orang banyak.
"Pemko Medan harus transparan. Umumkan anggaran terpakai dan akan dipakai secara terbuka. Keterbukaan ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah niat oknum terkait untuk melakukan penyelewengan anggaran," tutur mantan Ketua Badko HMI Sumut ini.
"13 hari berjalan sudah terpakai Rp36 miliar untuk penanganan covid-19 di Medan. Misalnya, disinfektan itu kan dibeli ada nota belinya, ada juga riwayat penggunaannya. Harus dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan," pintanya.
Seperti diberitakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mempersiapkan plafon anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan persoalan virus corona atau covid-19. Ternyata setelah bekerja selama 13 hari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kota Medan telah menghabisi anggaran hingga Rp 36 miliar.
"Rp 100 miliar yang disampaikan pak wali ternyata sudah terpakai Rp 36 miliar. 13 hari sudah terpakai Rp 36 miliar," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala, ketika dikonfirmasi, Selasa (31/3/2020).
Rajuddin mengaku mendapatkan informasi tersebut langsung saat unsur pimpinan DPRD Medan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Tim Gugus Percepatan Penanganan Virus Corona di Hotel Aryaduta Medan, Senin, 30 Maret 2020.
"Kami minta rinciannya untuk apa aja dana Rp 36 miliar yang sudah terpakai. Karena semalam rapatnya mendadak, mereka gak ada persiapan, jadi kami minta data itu diberikan ke DPRD," bebernya.
Meski tidak mendapat detail anggaran yang telah terpakai, Rajuddin menyebut gugus tugas mempergunakan anggaran tersebut sesuai kebutuhan.
"Dinas Kesehatan yang paling banyak, sifatnya darurat, ada meninggal butuh dana pemakaman, untuk penanganan pasien ODP, PDP," jelasnya.