Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tercatat sekitar 9%, atau 24,79 juta jiwa. Akibat serbuan virus corona, jumlahnya saya kira akan bertambah banyak. Yakni, mereka yang pendapatannya tergerus karena serangan corona.
Mereka adalah yang selama ini bekerja sebagai pedagang kecil di pasar, pedagang kakilima, buruh bangunan, sopir angkot dan ojek online, pedagang kuliner jalanan, dan sebagainya dan sebagainya.
Pemerintah diharapkan secepatnya melakukan pendataan secara nasional. Sebab jika Bantuan Tunai Langsung (BLT) direalisasikan, penerimanya bisa tepat sasaran. Lagi pula akan menolong pemerintah dalam menentukan alokasinya di APBN dan APBD di daerah.
Jangan sampai secara sosial terjadi ekses yang buruk di lapangan. Misalnya, semoga tidak terjadi, banyak warga yang kelaparan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai tindakan kriminalitas.
Berbeda dengan krisis 1997-1998 silam, sektor UMKM bisa menjadi penyelamat. Tapi sekarang justru sektor UMKM tak berdaya karena pembelinya berkurang luar biasa.
Tak berarti sektor menengah ke atas aman. Toh, tak mustahil ada yang terpaksa merumahkan karyawan, misalnya, hotel-hotel, biro travel, maskapai penerbangan yang pemasukannya anjlok secara dahsyat.
Pemerintah, seperti konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa, 31 Maret lalu, antara lain, akan menaikkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PHK) dan besarannya selama beberapa bulan.
Misalnya, ada jaring pengamanan sosial untuk sembako dan daya beli masyarakat. Misalnya, penerima PKH naik dari 9,2 juta jiwa menjadi 10 juta. Besarannya naik 25% naik dari Rp 4 juta jadi Rp 5 juta pertahun.
Lalu, kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta jiwa. Naik 30% dari Rp 150.000 jadi Rp 200.000 sebulan selama beberapa bulan. Masih ada Kartu Pra Kerja naik dari Rp 10 Triliun menjadi Rp 20 untuk 5,6 juta jiwa. Masih ada penerima jenis subsidi lainnya untuk rakyat kecil seperti rekening listrik gratis.
Semoga saja jumlah penerima dana bantuan sosial tersebut sudah mengkover “masyarakat miskin baru” yang muncul sebagai dampak dari Covid-19 secara faktual. Mudah-mudahan datanya tidak didasarkan pada perkiraan secara umum belaka. Tapi benar-benar melalui pendataan secara akurat.
Kita berempati tanggung jawab pemerintah tidaklah ringan. Selain memimpin perlawanan terhadap serangan Covid-19 dengan dana yang tak sedikit, juga memikirkan kesejahteraan rakyat.
Defisit APBN mungkin tidak bisa dipertahankan tidak lebih 3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sesuai ketentuan. Pemerintah, menurut Presiden Joko Widodo, memperkirakan defisit mencapai 5,07 persen selama tiga tahun, dan tahun keempat kembali di bawah 3 persen.
Ada baiknya pemerintah menyeleksi proyek infrastruktur yang berbiaya Rp 400 triliun lebih. Bisa juga menerbitkan surat utang Bank Indonesia. Apalagi pemasukan pajak diperkirakan akan berkurang pula.
Masa-masa sulit harus dihadapi secara rasional dan kepala dingin. Ibarat kapal lebih baik oleng daripada tenggelam.