Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Kita sudah terbiasa melihat tayangan petugas memeriksa pengguna transportasi di era pandemi corona ini di televisi. Apakah pengendara sepeda motor dan mobil memakai masker? Apakah penumpang mobil atau angkutan kota benar-benar hanya 50% dari kapasitas?
Check point, begitulah istilah kerennya, sekarang memang lagi ramai-ramainya di DKI Jakarta yang sudah melaksanakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Ya, posko pengawasan terhadap publik agar melaksanakan ketentuan PSBB. Barangkali, jika kelak di kota Medan juga diberlakukan PSBB, maka pemandangan serupa akan terjadi.
Tapi saya pikir-pikir, pemandangan yang dianggap biasa itu justru absurd. Kok, demi keselamatan diri sendiri, masih harus diawas-awasi? Bukankah memakai masker dan menjaga jarak dalam mobil itu untuk menghindari kemungkinan mereka tertular virus corona? Urusan domestik itu mestinya tak perlu dicampuri oleh petugas.
Berbeda misalnya dengan pemeriksaan tiket kereta api. Sebab jika penumpang tak memiliki tiket bisa merugikan PT Kereta Api Indonesia. Atau razia SIM (surat izin mengenderai) hingga STNK yang juga menandai apakah yang bersangkutan sudah membayar pajak kenderaan atau belum.
Nah, ini untuk kepentingan diri sendiri pun, harus diatur-atur. Sampai harus ada PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak bisakah mengatur diri sendiri? Tepatnya, memeriksa diri sendiri?
Saya kira daripada pemerintah harus membentuk Check Point, dengan sejumlah petugas, dan tentu saja biaya operasional, lebih baiklah publik melakukan self check. Memeriksa diri sendiri.
Lebih efisien dan lebih logis. Sekaligus juga menunjukkan kematangan mental, disiplin serta menjadi subjek dan bukan objek. Masakan untuk urusan sekecil itupun tak bisa. He-he, manja banget menjadi orang.
Saya mengerti pemerintah (terpaksa) melakukannya dengan excuse, atas nama sosialisasi. Tidak tiba-tiba tapi secara persuasi. Lagi pula jika penularan virus ini terus meningkat, pemerintah juga yang dimintai tanggungjawab.
Apa boleh buat. Demi hal yang besar tersebut, pemerintah harus melakukan Check Point, untuk hal-hal yang “remeh-temeh” yang mestinya bisa dilakukan publik secara auto regulation. Oh, bangsaku, kapan kita maju-majunya?