Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Kabar muram berembus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terancam anjlok. Menteri Keuangan Sri Mulyani menaksir penurunan PAD itu, dan yang terbesar di Pulau Jawa, hampir 40%. Begitulah, Sri Mulyani berucap dalam telekonferensi, Selasa (14/4/2020).
Mengapa di Pulu Jawa, karena merupakan pusat dari penyebaran virus corona. Tapi saya kira hanya soal waktu saja. Pada gilirannya, daerah juga akan mengalaminya jika penularan corona semakin meluas.
PAD di DKI Jakarta diprediksi bisa anjlok 50%. Maklum, DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling terdampak dengan angka terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Indonesia. Bahkan, menjadi wilayah pertama yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jika target PAD DKI Jakarta 2020 dipatok di angka Rp 57 triliun, ditaksir realisasinya sekitar Rp 28,5 triliun.
Diperkirakan daerah akan “kemarau” dana. Apalagi pemerintah pusat juga berencana melakukan pemangkasan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sepanjang 2020. Terlebih-lebih pendapatan negara pun diproyeksikan menurun sampai 10%. Pemangkasan TKDD tahun 2020 bisa menyentuh Rp 94 triliun.
PAD Pemerintah Kota Balik Papan, Kalimantan Timur, menurut Wali Kota Rizal Effendi, diprediksi bakal turun sekitar 30%-50%. Tak tertecuali Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menuduga akan serupa. Penurunan selama Maret diperkirakan bisa mencapai 70%. Antara lain, dari jasa dan perdagangan, yang PAD-nya ditargetkan Rp 6,4 triliun lebih. Jika mal tutup tidak ada yang parkir. Kalau tidak ada yang parkir, tidak ada pendapatan. Padahal, hampir semua mal telah tutup.
Saya kira Sumatera Utara dan seluruh kabupaten-kota juga diintai kemarau dana. Maklum, gejalanya sama. Mal dan hotel tutup. Restoran sepi. Tranportasi anjlok, yang bisa berpengaruh kepada Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) – yang merupakan primadona PAD di Sumut.
Padahal, daerah juga diharuskan menyediakan anggaran untuk menanggulangi virus corona. Termasuk dana bantuan sosial untuk jaring pengaman sosial bagi warga miskin.
Tampaknya, Pemprovsu, Pemkab-Pemko di Sumut harus memangkas anggaran dan proyek yang tidak prioritas. Masa-masa tak enak tak lagi terelakkan. Pahit memang, tapi itulah yang akan terjadi.