Medanbisnisdaily.com-Medan. President Indonesian Maritime Pilots Association (INAMPA), Pasoroan Herman Harianja, mengatakan, keberadaan pilot atau pemandu kapal ilegal yang beroperadi di perairan Indonesia, khususnya di perairan perbatasan dengan negara tetangga di perairan Kepulauan Riau, sangat merugikan pemerintah maupun INAMPA, sebagai organisai profesi yang mengurusi pemanduan kapal, karena itu, Pandu ilegal tersebut harus ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.

"Keberadaan pandu ilegal tersebut telah kita sampaikan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono saat INAMPA melakukan kunjungan kehormatan ke Mabes TNI AL di Cilangkap, Jakarta pada 3 November baru lalu," kata Herman kepada medanbisnisdaily.com, Minggu (8/11/2020).

Herman yang berkunjung bersama sejumlah Pengurus DPP INAMPA, pada kesempatan itu menyampaikan delapan item masukan kepada Kasal, antara lain kesiapan INAMPA mendukung visi dan misi serta sembilan prioritas kerja Kasal, serta masalah tangga pandu di kapal-kapal perang agar dapat menyesuaikan standar IMO.

INAMPA yang memiliki anggota 1.200 Pandu, juga menyatakan siap bekerja sama dengan TNI AL dalam hal menyangkut Maritime Safety, Maritime Security, Maritime Environtment Protection serta saling saling tukar informasi, termasuk memberikan literasi kemaritiman menyangkut masalah teknis Pemanduan dan Penundaan kapal serta isu lainnya.

"Adapun tujuan kunjungan kehormatan ini, selain selain meningkatkan kolaborasi dan kinerja masing-masing institusi untuk mendukung progran kerja pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia berdays ssing tinggi dan membet ikan nilai tambah bagi stakeholdernya", ujar President INAMPA tersebut.

KSAL yang menerima kunjungan INAMPA didampingi Asintel Laksda TNI Angkasa Dipua, Aspotmar Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, Waasops Laksma TNI Irvansyah, Kadisopslatal Laksma TNI Adi Triswanto dan Kadiskum Laksma TNI Kresno Buntoro, menyambut baik masukan yang disampaikan tersebut.