Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Menyikapi kasus dugaan suap dana afirmasi pendidikan tahun 2019 di Sumatra Utara (Sumut), Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut bersama 16 kabupaten/kota pimpinan cabang HIMMAH se-Sumut meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis membongkar kasus yang mencoreng nilai-nilai pendidikan di Indonesia khususnya di Sumut.
Ketua PW HIMMAH Sumut, Abdul Razak Nasution, menyampaikan, Kapolri harus turun tangan memerintahkan jajarannya dalam hal ini Kabareskrim Polri untuk membongkar kasus yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut.
"Ini adalah rekomendasi dari rapat PW dan PC HIMMAH se-Sumatera Utara pada 7 November 2020 lalu di Medan yang diperintahkan dan dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Republik Indonesia, Aminullah Siagian. Beliau meminta agar kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional nekolah (BOS) afirmasi Sumatera Utara tahun 2019 agar diusut tuntas," terang Razak.
Mahasiswa pasca sarjana UISU ini juga meminta Polri membongkar aktor-aktor intelektual di balik kasus ini, baik itu oknum Dinas Pendidikan Sumut, oknum kepala sekolah maupun pihak swasta yang terlibat dalam kasus ini.
Seperti diberitakan, dana BOS Afirmasi Pendidikan Sumut banyak yang bermasalah. Di antaranya di Kabupaten Asahan, Padang Lawas, Deli Serdang, Batubara, Simalungun, Labura dan Labusel.
Razak juga menyampaikan dalam waktu dekat PC HIMMAH se-Sumut akan turun aksi serentak di seluruh wilayah Sumut. Dari anggaran Rp192 miliar kita mensinyalir ada banyak dugaan kerugian negara di dalamnya. HIMMAH mengundang BPKP agar mengaudit dana Afirmasi Sumut 2019 tersebut.
Ketua PC HIMMAH Medan Ilham Fauji Munthe mengatakan mereka siap melaksanakan perintah yang disampaikan PW HIMMAH Sumut dan menjalankan hasil musyawarah bersama yang dihadiri Ketum PP HIMMAH RI itu.