Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif pers membantu pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), di antaranya, melalui program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP). Wapres setuju jika program kolaboratif yang diinisiasi Dewan Pers dan Satuan Tugas penanganan (Satgas) COVID-19 ini dilanjutkan.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, dalam pembekalan yang mengambil tema Wartawan sebagai Agen Perubahan Perilaku untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan disiarkan secara virtual, Senin (14/12/2020).
"Saya mengapresiasi dan menilai positif langkah kolaboratif yang diinisiasi oleh Dewan Pers dan Satgas COVID-19 ini. Insan pers memiliki peran sentral sebagai salah satu kunci sukses penanganan pandemi COVID-19 yang secara sungguh-sungguh diupayakan pemerintah bersama masyarakat, akademisi dan dunia usaha. Kegiatan FJPP kali ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan gotong royong antara elemen bangsa untuk menghadapi dampak pandemi yang multi dimensional ini," ujarnya.
Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang belum pernah dilalui sebelumnya. Informasi kredibel dan terpercaya tentu semakin dibutuhkan untuk menjamin arus informasi yang bebas dari penyalahgunaan informasi, seperti misinformasi, disinformasi.
"Melalui program FJPP ini, saya percaya para peserta dapat menjadi garda terdepan untuk menciptakan pemberitaan yang menjunjung tinggi etika jurnalistik serta pada akhirnya dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat demi mencegah penularan COVID-19," ujarnya.
Pemerintah menyadari bahwa agar akhir penularan pandemi COVID-19 ini dapat terwujud, dibutuhkan upaya perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu Wapres Ma'ruf Amin setuju jika kerja sama ini dilanjutkan.
"Perilaku hidup bersih dan sehat ini diterapkan bukan hanya untuk sementara waktu sampai pemberian vaksinasi. Namun diharapkan dapat menjadi budaya dan gaya hidup baru masyarakat Indonesia seterusnya. Di sinilah peranan penting insan pers, terutama untuk mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, akurat dan komprehensif dalam menggambarkan fenomena COVID-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat dapat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya secara tepat," jelasnya.
Disamping pemberitaan terkait perubahan perilaku, pers juga sebagai garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat secara luas dengan menyuguhkan informasi mengenai vaksin COVID-19. Insan pers perlu menyertakan data dukung dan penjelasan ilmiah dari para pakar sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan manfaat vaksin.
"Secara khusus saya juga ingin meminta dukungan kepada insan pers untuk mendukung kelancaran desiminasi informasi vaksin yang telah kita nantikan bersama, dengan terus menyemarakkan semangat tagar vaksinasi untuk negeri melalui pemberitaan-pemberitaan yang sesuai," tuturnya.
Wapres mengatakan pada bulan November 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis hasil survei literasi digital dengan responden yang mewakili 34 provinsi. Survei tersebut menunjukkan media sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam mengakses berita dan informasi, disusul oleh media televisi, situs berita online, situs resmi pemerintah, media cetak dan radio. Sebagian kecil masyarakat bahkan tidak mengakses informasi sama sekali.
"Tingginya popularitas media sosial sebagai media penyebaran informasi perlu diperhatikan oleh para insan pers hingga dapat terus menghadirkan informasi yang akurat secara inovatif, dan kreatif melalui media sosial. Di era popularisasi platform digital ini, insan pers juga harus semakin cermat dan profesional dalam mengabarkan informasi-informasi di media digital yang tidak saja harus benar, namun juga berkualitas dan bermakna. Lebih dari itu, dalam era demokrasi saat ini, pers merupakan kanal penyerapan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari fungsi check and balance bagi pemerintah," tuturnya.
Kebijakan dan kecermatan para insan pers dibutuhkan agar aspirasi ini disampaikan secara jujur dan terbuka. Obyektivitas penyampaian aspirasi ini dibutuhkan untuk menjamin relasi pemerintah dan media massa yang lebih baik, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Melalui penyampaian aspirasi yang positif, bijak dan konsisten, pemerintah dapat terus meningkatkan aksi nyata dalam melindungi dan menyejahterakan segenap masyarakat Indonesia.
"Saya mengucapkan sampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam terhadap rekan jurnalis yang tergabung dalam program FJPP. Serta yang sudah mulai aktif mengkampanyekan perubahan perilaku untuk mencegah penularan COVID-19 melalui konten-konten berita yang menampilkan pentingnya pola hidup sehat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Saya berharap segenap insan pers sebagai sosok jurnalis perubahan perilaku dapat menjadi rujukan informasi utama serta mampu menghadirkan jurnalisme harapan bagi masyarakat agar tetap semangat dan patuh terhadap protokol kesehatan," ujarnya.
Wapres berharap program kolaborasi ini dapat membuahkan hasil nyata bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ma'ruf Amin juga meminta jurnalis tetap menjaga diri selama bertugas, jangan kendor dengan protokol kesehatan, terutama saat melakukan peliputan ke lokasi yang berisiko tinggi.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal Depari, mengatakan, FJPP yang diikuti dengan antusias oleh sekitar 5.200 jurnalis dari seluruh Indonesia merupakan program kolaboratif antara Satgas Penanganan COVID-19 dan Dewan Pers. "Program yang merupakan diinisiasi oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjend TNI Doni Monardo, dan Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, ini disambut dengan antusias oleh kalangan jurnalis," ujarnya.
Melalui program FJPP tersebut, jurnalis turut menyosialisasikan protokol kesehatan dan penerapan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, kepada masyarakat. "Program ini telah menempatkan jurnalis dalam garda terdepan sebagai agen perubahan perilaku. Dimana pers bersama jurnalis mengkampanyekan protokol kesehatan," ujarnya.
Atal Depari mengatakan, meskipun vaksinasi COVID-19 nantinya berjalan, namun kampanye protokol kesehatan yang telah berjalan tidak boleh berhenti. Karena itu, pihaknya berharap, program FJPP yang sedianya berakhir pada Desember 2020 ini, dapat dilanjutkan pada tahun 2021. "Program ini besar manfaatnya dan juga sangat membantu jurnalis dari kondisi perusahaan media yang terdampak COVID-19," harapnya.
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, mengatakan, pandemi COVID-19 yang terjadi menuntut setiap orang harus berubah. "Program FJPP ini tidak lain adalah ingin melakukan perubahan perilaku. Dalam konteks inilah kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya karena kami bisa memberikan sedikit untuk melakukan perubahan itu," jelasnya.
Mohammad Nuh mengatakan, perubahan perilaku yang dimaksud adalah harus patuh terhadap protokol kesehatan, harus terus tingkatkan kesehatan, meningkatkan doa dan terus memperkuat perilaku saling memberi dan berbagi.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Ketua BNPB, Letjen Doni Monardo, mengatakan, Satgas Penanganan COVID-19 sangat terbantu dengan adanya program FJPP yang melibatkan pers tersebut. Terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat seputar pandemi COVID-19 kepada masyarakat.
Karena itu, Doni Monardo juga setuju dan berharap agar program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) dapat diteruskan atau dilanjutkan pada tahun 2021. "Keluarga besar Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan jurnalis," ujarnya.