Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Washington. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menghentikan sementara penjualan senjata kepada negara-negara sekutu AS. Pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyebut pihaknya akan melakukan peninjauan terlebih dahulu.
Dilansir dari Reuters, Kamis (28/1/2021) peninjauan semacam ini biasa dilakukan pada pemerintahan baru, tetapi pemerintahan Donald Trump telah melakukan kesepakatan, termasuk kesepakatan tentang penjualan 50 jet tempur siluman F-35 yang dibuat oleh Lockheed Martin sebagai kesepakatan sampingan untuk Perjanjian Abraham, yang ditandatangani hanya beberapa saat sebelum Biden dilantik. Kesepakatan penjualan ini termasuk yang ditangguhkan.
Pejabat Deplu mengatakan, pihak departemen sementara waktu menghentikan penjualan senjata di bawah penjualan militer asing dan penjualan komersial langsung untuk memungkinkan kepemimpinan baru melakukan peninjauan terlebih dahulu.
Jet siluman F-35 adalah senjata berteknologi tinggi senilai US$ 23 miliar dari General Atomics, Lockheed dan Raytheon Technologies Corp yang akan dijual ke Uni Emirat Arab (UEA).
Pada sebuah panggilan konferensi dengan para investor pada Selasa (26/1) waktu setempat, manajemen Raytheon mengatakan dengan perubahan pemerintahan, semakin kecil kemungkinan pihaknya mendapatkan lisensi untuk penjualan komersial langsung senjata ofensif senilai sekitar US$ 500 juta kepada pelanggan Timur Tengah. Raytheon tidak menyebutkan nama pelanggannya.
"UEA akan bekerja sama dengan pemerintahan Biden dalam pendekatan komprehensif untuk perdamaian dan stabilitas Timur Tengah," kata duta besar UEA untuk Amerika Serikat, Yousef Al Otaiba, dalam pernyataan yang diposting di akun Twitter Kedutaan.
"Paket F-35 lebih dari sekedar menjual perangkat militer kepada mitra, seperti AS, ini memungkinkan UEA untuk mempertahankan pencegahan terhadap agresi. Sejalan dengan dialog baru dan kerja sama keamanan, hal ini akan membantu meyakinkan mitra regional," tutur Al Otaiba.(dtc)