Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Penolakan Fraksi Demokrat DPRD Dairi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran (TA) 2020 pada sidang paripurna DPRD beberapa hari yang lalu, mendapat apresiasi dari Ketua DPC Partai Demokrat Dairi, Markus Purba.
“Pada dasarnya kita sangat mengapresiasi Fraksi Demokrat terhadap penolakan LKPj Bupati Dairi itu,” kata Markus usai menggelar rapat bersama pengurus dan anggota Fraksi Demokrat di Kantor DPC Demokrat Dairi Jalan Sudirman, Kecamatan Sidikalang untuk mengevaluasi LKPj Bupati Dairi, Kamis (5/8/2021)
Disebutkan Markus, penolakan yang dilakukan Fraksi Demokrat, karena kemampuan kinerja eksekutif Pemerintah Kabupaten Dairi dinilai masih kurang, khususnya dibeberapa bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ketenagakerjaan.
“Berdasarkan itulah, makanya Fraksi Demokrat menolak LKPj yang disampaikan Bupati Dairi, karena dalam anggaran itu, realisasinya termasuk perubahan dan usulan untuk anggaran tidak sesuai menurut Fraksi Demokrat,” ujar Markus.
Terkait itu, kalau dari DPC Demokrat, akan mengkritisi pemerintahan Dairi secara menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi dan mengapresiasi apa yang dilakukan Fraksi Demokrat di DPRD Dairi.
“Jadi kalau bupati tidak melakukan evaluasi kinerja di pemerintahannya, maka kami Partai Demokrat akan tetap bertolak belakang dan terus mengkritisi demi komitmen kami kepada masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Dairi,” tegasnya.
Terkait anggaran APBD TA 2020 yang Silpa mencapai sebesar Rp. 114 miliar, anggota Fraksi Demokrat Bona Sitindaon sangat menyayangkan hal itu. Menurutnya, seandainya uang itu beredar di Kabupaten Dairi, pasti pertumbuhan ekonomi akan naik. Disini menunjukan kalau pembantu bupati seperti kepala dinas tidak mampu mengelola anggaran yang ada.
“Kalau pandangan kami setelah anggaran 2020 dilaksanakan, retorika Dairi unggul itu. Hanya janji-janji dan tidak akan tercapai Dairi Unggul kalau seperti ini pemerintah kita,” ujarnya.
Dituturkannya, kalau selama ini Fraksi Demokrat terus menyoroti, itu untuk membangun Kabupaten Dairi bukan memojokkan Bupati dan wakilnya. “Yang kami sorot itu yang tidak benar, contohnya di RSUD kami kasihan melihat tenaga medis yang tidak dibayarkan jasanya , sehingga mereka tidak semangat dalam bekerja.Kami curiga tentang management RSUD Sidikalang, kalau biasa keuangannya harus diaudit,” ucapnya.