Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Relawan PROJO mendesak penegak hukum untuk segera menindak para mafia yang mempermainkan harga dan urgensi tes PCR di masa pandemi covid-19.
Masih merajalelanya permainan mafia PCR tidak saja merugikan masyarakat Indonesia yang berada di wilayah ibukota, tetapi juga di wilayah Sumut, bahkan yang berdomisili luar negeri.
Desakan itu disampaikan Ketua DPD PROJO Sumut, Ramses Simbolon, didampingi Sekretaris, Mawan Siringoringo, Ketua DPC PROJO Medan, Rizal, dan sejumlah pengurus lainnya di Medan, Jumat (05/11/2021).
"Kasihan rakyat kita. Sudahlah kesulitan karena pandemi, eh malah ada yang mainkan PCR. Ini sungguh menciderai keadilan, rasa kemanusiaan kita," tegas Ramses, mantan Anggota DPRD Sumut itu.
Dan inilah pernyataan PROJO Sumut selaras dengan pernyataan PROJO secara nasional terkait mafia PCR:
1. Kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang sudah divaksin tidak masuk akal. Percepatan dan perluasan vaksinasi oleh Pemerintah bersama rakyat seolah dianggap tidak ada.
2. Harga dan urgensi tes PCR menunjukkan permainan mafia PCR.
3. Harga tes PCR maksimal Rp 300.000 yang baru saja diputuskan oleh Presiden Jokowi menunjukkan adanya praktik permainan harga oleh mafia. Pada awal pandemi harga tes PCR bisa mencapai Rp 4.000.000 kemudian minggu lalu Rp 1.000.000.
4. Langkah awal Presiden dengan penurunan harga tes PCR akan diikuti tindakan tegas untuk menghapus kewajiban PCR bagi penumpang pesawat udara.
5. Kewajiban tes PCR itu jelas menghambat percepatan ekonomi. Mafia PCR membuat masyarakat ragu untuk bepergian untuk bisnis atau wisata sesuai prokes.
6. Jokowi bersama rakyat akan melawan mafia PCR yang nyata-nyata menari di atas penderitaan rakyat di tengah pandemi Covid-19 yang menyerang sejak Maret 2020.
7. Tuhan bersama orang-orang yang berani membela rakyat!
Sebelumnya, desakan itu sudah disampaikan Ketua Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO, Panel Barus, Kamis (04/11/2021). Bahkan menurutnya pencapaian dan legacy pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, jangan dirusak oleh mafia yang menyengsarakan rakyat.
Panel Barus menjelaskan bahwa terlihat betul ketidaksinkronan di internal pemerintah dalam memberantas bisnis PCR bertarif mahal. Akibatnya keresahan masyarakat gara-gara mafia PCR muncul ketika Presiden Jokowi sedang kunjungan dinas ke luar negeri.
PROJO mempertanyakan apakah etis pengambil kebijakan dalam penanganan pandemi ikut menjadi pensuplai sekaligus distributor PCR. "Yang semakin menyesakkan publik, praktik itu justru membuat harga PCR tinggi. Jika mengatakan tidak mengambil untung, kok harga PCR tetap tinggi?" kata Panel.