Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua instansi mulai dari kementerian dan lembaga di pusat, daerah, dan BUMN mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa. Dia jengkel banyak barang yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri malah diimpor.
Maka dari itu dia mengultimatum agar semua instansi pemerintah menuruti keinginannya memakai produk dalam negeri. Sederet ancaman diberikan Jokowi bagi setiap instansi pemerintah yang juga masih doyan impor. Khusus untuk BUMN, dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperhatikan betul pengadaan barang dan jasa perusahaan pelat merah. Bila masih ada yang ketagihan impor, padahal barangnya bisa dibuat di Indonesia Jokowi meminta Erick untuk mencopot direktur utamanya.
"Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang saya sepakati hari ini, BUMN saya sampaikan, menteri BUMN, ganti direktur utamanya, ganti," ungkap Jokowi saat memberikan arahan di acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Begitu juga di pemerintah pusat, Jokowi bilang bila ada kementerian yang masih doyan impor pimpinannya juga bisa saja dicopot. Jokowi menyiratkan reshuffle bisa saja terjadi. "Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle sudah.... akan saya awasi betul," kata Jokowi.
Nah untuk lembaga dan instansi pemerintah tingkat daerah, ada juga ancaman yang diberikan Jokowi bila masih kecanduan barang impor. Dia menyatakan anggaran DAK dan DAU untuk pemerintah daerah bisa saja dipangkas.
"Kalau ada yang nggak semangat, saya potong DAK-nya. Setuju? Setujunya ndak semangat, kelihatannya pada ngeri semuanya. Saya potong nanti, DAU-nya juga saya tahan jika ada yang tidak sepakati apa yang ada pada hari ini," tegas Jokowi.
Sebagai informasi, DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara, DAU adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah. DAU menjadi komponen belanja dalam APBN dan pendapatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sepanjang arahannya, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya pada banyaknya anggaran modal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibelikan barang impor. Padahal, modalnya bisa mencapai ratusan triliun.
Dia memaparkan di kementerian dan lembaga pusat pemerintah saja ada anggaran belanja pengadaan barang dan jasa besarnya sampai Rp 526 triliun. Sementara itu di pemerintah tingkat daerah sebesar Rp 535 triliun, lalu di BUMN mencapai Rp 420 triliun.
"Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Ini duit guede banget, besar sekali," tutur Jokowi.
Padahal menurutnya, kalau anggaran sebesar itu 40%-nya saja digunakan untuk membeli produk lokal buatan dalam negeri bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi secara nasional. Besarnya mencapai 1,5-1,7% dari anggaran pemerintah daerah dan pusat, dan dari anggaran BUMN sebesar 0,4%.
"Ini kan udah bisa hampir 2% pertumbuhan ekonomi. Kita nggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi oleh pabrik kita industri kita UMKM kita," ungkap Jokowi.(dtf)