Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberikan sinyal akan menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal 2023 mendatang.
Lalu, seberapa besar dampaknya pada perekonomian RI di 2023?
Para ekonom menilai, kebijakan ini tidak akan terlalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi RI di 2023 mendatang. Pasalnya, kondisi saat ini pun tidak terlalu berbeda dengan kondisi tanpa PPKM. Salah satunya diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.
"Sejauh ini, penghapusan PPKM tidak akan banyak mempengaruhi perekonomian Indonesia tahun depan, karena dalam praktiknya saat ini sebenarnya juga tidak banyak beda antara ada PPKM ataupun tidak," ujar Faisal, kepada detikcom, Rabu (28/12/2022).
Begitu pula dampaknya pada penjualan masker dan hand sanitizer. Menurut Fasial, saat ini penjualannya pun sudah berangsur-angsur menurun. Karena itulah ia mengatakan, pencabutan PPKM hanya akan meneruskan tren sebelumnya saja.
"Jadi dengan pencabutan ppkm hanya akan meneruskan tren sebelumnya saja. Meski begitu, menurut saya konsumsi masker dan hand sanitizer pasca pencabutan PPKM tetap akan lebih tinggi dibanding pra-pandemi," katanya.
Pandangan serupa juga diutarakan Direktur Segara Institut Piter Abdullah. Menurutnya, PPKM saat ini sudah tidak terlalu terasa. Namun demikian, menurutnya, pencabutan ini tetap akan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi.
"Masyarakat sudah hampir pulih aktivitas nya. Tapi kalau pemerintah benar-benar menghentikan PPKM, maka hal ini tidak hanya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan konfiden dunia usaha. Saya kira ini akan semakin mendorong percepatan pemulihan ekonomi," kata Piter.
Terlepas dari aspek kesehatannya, menurut Piter, dari sudut pandang ekonomi, timing ini dirasa tepat untuk dimanfaatkan para pelaku usaha.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pun berpandangan demikian. Menurutnya, pencabutan ini akan mendorong pemulihan mobilitas masyarakat, yang juga dapat membantu Indonesia memenuhi target pertumbuhan 4,3% di 2023.
"Salah satu faktornya memang ada pemulihan mobilitas pertumbuhan masyarakat. Terutama belanja di sektor ritelnya meningkat, perdagangan besar dan ecerannya naik, kemudian masyarakat akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk transportasi," ujar Bhima.
Menurutnya, sektor pariwisata akan terdorong pertumbuhannya akibat pencabutan ini, beberapa di antaranya pada segmen perhotelan, restoran, hingga transportasi. Momentum inipun harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha.
"Pelaku usaha sudah bisa menyiapkan investasi untuk perluasan skala usaha. sehingga ketika tahun depan ada permintaan yang meningkat, sudah siap kapasitas produksinya, sudah siap kapasitas pelayanan jasa," kata Bhima
"Dan yang paling cepat pulih memang terlihat dari kuartal III 2022 adalah sektor transportasi, perhotelan, dan restoran yang kenaikannya double digit atau di atas 10%. Tren ini akan terus berlanjut tahun depan sampai akhir tahun," sambungnya.(dtf)