Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Presiden RI, Joko Widodo, berkunjung ke Labuhan Batu Utara (Labura), Provinsi Sumatera Utara, Rabu (17/05/2023).
Di sana, Jokowi meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan. Kemudian mengunjungi tanggul jebol serta perbaikan irigasi dan kunjungan ke SMK PP1 Kualuh Selatan.
Didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, dan Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus, Presiden Jokowi berkomitmen memperhatikan pembangunan di Labura.
Anggaran sebesar Rp 800 miliar, akan dikucurkan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di kabupaten/kita di Sumut, termasuk untuk jalan rusak di Labura. Atas perhatian Jokowi tersebut, Wagub Sumut Musa Rajekshah, menyampaikan terima kasihnya.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah melihat langsung jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan Kabupaten Labura yang selama ini dari pemekaran sampai dengan sekarang kondisi belum pernah baik dikarenakan anggaran yang terbatas dari Kabupaten Labura," ujar Wagub Musa Rajekshah.
Tak hanya itu, Wagub Musa Rajekshah dan masyarakat Labura juga berterima kasih karena Presiden Jokowi, juga akan memperbaiki tanggul yang jebol serta perbaikan irigasi di Labura.
"Perbaikan irigasi ini ini untuk peningkatan hasil panen padi dan sawah yang selama ini pembangunan irigasinya belum selesai," ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.
Dengan perbaikan itu, kata Ijeck, maka peningkatan padi di Aek Ledong pasti meningkat. "San jalan bisa digunakan baik dari warga baik itu di Tanjung Balai, Asahan maupun di Kabupaten Labura," ujar Ijeck.
Usai peninjauan jalan dan tanggul, Jokowi juga berkunjung SMK PP1 Kualuh Selatan. "Kami juga berterima kasih atas bantuan bibit pertanian dan bantuan ternak yang diberikan," ujar Ijeck.
Ijeck pun berharap Presiden Jokowi akam berkunjung lagi ke Sumut, untuk bisa melihat lagi potensi-potensi yang ada di Sumut, meninjau infrastruktur dan hal-hal lain yang tidak terbangun karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.