Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
STRATEGI peningkatan serapan pendapatan baru menjadi kata kunci rasional dalam upaya taktis untuk memajukan terjadinya peningkatan Pertumbuhan ekonomi Provinsi. Hal ini pula yang turut dirasakan pemerintah daerah Sumatra Utara (Sumut) dimana agregasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) triwulan I 2023 menurun atau mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), minimnya belanja Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pemicu utama mengapa agregasi pertumbuhan ekonomi Sumut menjadi lemah.
Jika dibandingkan triwulan IV, ekonomi Sumut mengalami kontraksi 0,45 persen.dengan data dari BPS Sumut ini dilihat dari lapangan usaha, yaitu kategori administrasi pemerintahan mengalami tekanan cukup dalam kontraksi 4,99 persen, diikuti konstruksi dengan kontraksi 1,64 persen secara triwulan.
Secara tahunan, ternyata kelompok belanja administrasi juga mengalami laju pertumbuhan yang paling lambat 0,67 persen, sementara itu kategori transportasi dan perdagangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,64 persen (BPS, 2023).
BPS juga mencatatkan terjadinya pengeluaran pemerintah juga mengalami kontraksi paling dalam sebesar 11,05 persen. Artinya pada triwulan I ini, konsumsi pemerintah termasuk minim.
Sekalipun mengalami kontraksi, ternyata laju perekonomian di Sumut berada di urutan ketiga tertinggi di Sumatra pada triwulan I 2023 ini. Tercatat pertumbuhan ekonomi Sumut berada di bawah Lampung yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,79 persen dan Sumatra Selatan kontraksi 0,11 persen.
Pertumbuhan ekonomi di Sumut tertinggi ketiga setelah Lampung dan Sumsel. Semuanya kontraksi kecuali Lampung yang mengalami pertumbuhannya positif 0,79 persen.
Pada triwulan 1 2023 ini, Sumut mencatat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 251,95 triliun, naik dibanding triwulan IV 2022 sebesar Rp 250,14 triliun.Membaca data ini jelas jika pertumbuhan mendapatkan tantangan yang berarti dalam peningkatan akselerasinya.
Tafsiran Rasional
Pertumbuhan ekonomi merupakan sejatinya menjadi masalah perekonomian semua negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi
mengukur prestasi perkembangan perekonomian dari periode ke periode berikutnya.
Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari total pendapatan nasional yang perhitugannya juga dapat dilihat dari total penjumlahan permintaan agregat (agregat demand).
Sedangkan unsur dari agregat demand tersebut merupakan gabungan dari keempat sektor riil, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta sektor ekspor dan impor, dimana keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian selalu diimbangi keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan kondisi ini menyebabkan tidak akan terjadi kekurangan permintaan.
Setiap pelaku - pelaku ekonomi mempunyai respon yang berlainan terhadap adanya kebijakan ekonomi. Pada konteks ini hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau yang lebih umum dikenal dengan peranan sektor publik telah menjadi suatu analisis yang penting dan menarik.
Berdasarkan alasan teoritis, terdapat beberapa pendapat yang kontroversi terhadap peranan sektor publik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka panjang.
Pada posisi ini pengeluaran pemerintah khususnya human capital dan infrastruktur fisik mempercepat pertumbuhan (growth-reterding), sehingga pada ruang ini pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand) adalah pengeluaran pemerintah.
Jika pengeluaran pemerintah dapat meningkat maka permintaan aggregat akan meningkat. Disinilah investasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional.
BACA JUGA: Spirit Kolaborasi Ekonomi Indonesia
Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kesejahteraan.
Adanya investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru seperti dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran.
Dengan demikian akan menambah output dan pendapatan baru pada faktor produksi akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang dalam melaksanakan seluruh aktivitas perekonomian terutama dalam investasi.
BACA JUGA: Respon Rasional Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Minimnya modal membawa rendahnya produktivitas yang berakibat rendahnya pendapatan masyarakat. Hal ini menyebabkan terbatasnya modal untuk investasi.
Langkah Taktis
Faktanya masalah konsumsi pengeluaran pemerintah dan investasi swasta turut berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan ekspor netto dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Secara parsial, konsumsi memiliki berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapatnya pengaruh signifikan dan positif antara konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditentukan oleh konsumsi.
Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan konsumsi berarti telah terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa.
Terjadinya peningkatan permintaan barang dan jasa akan memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, apabila konsumsi mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan konsumsi berarti telah terjadinya penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Penurunan ini akan mengakibatkan perekonomian menurunkan produksi barang dan jasa.
Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dasar analisis ini relevan dengan teori Keynes dimana pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari ruang pertumbuhan komponen permintaan agregat jika dibandingkan permintaan agregat mengalami perubahan maka akan mempengaruhi kerja pertumbuhan ekonomi.
Begitu juga konsumsi sebagai satu komponen permintaan agregat. Semakin meningkat pertumbuhan konsumsi masyarakat maka hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pula.
Dalam memacu pertumbuhan agregat ekonomi,Pemprov Sumut idealnya melakukan terobosan secara matang terkait pemberdayaan capaian konsumsi.
BACA JUGA: Menjaga Kestabilan Pangan Saat Lebaran
Salah satu sektor potensi dalam memacu agregat ekonomi lokal adalah pada sektor pertanian, apalagi kekuatan analisis ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat, produksi padi di Sumatera Utara pada 2022 mencapai 2,13 juta ton GKG (Gabah Kering Giling), mengalami kenaikan 0,13 juta ton GKG atau 6,36 persen dibandingkan produksi padi di 2021 atau sekitar 2 juta ton GKG (BPS Sumut, 2023).
Berdasarkan data BPS Sumut, tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2022 adalah Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun.
Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah yaitu Tanjung Balai, Labuhan Batu Selatan, dan Tebing Tinggi. Bahkan lebih lanjut, peningkatan produksi padi yang cukup besar pada 2022 juga terjadi pada beberapa wilayah seperti Labuhan Batu Utara, Humbang Hasundutan, dan Labuhan Batu. Artinya Sumut punya potensi rasional untuk memajukan agregat ekonomi lokal secara produktif.
Disinilah, pemerintah harus mampu dan terus mengajak swasta serta masyarakat umum berinovasi dan berkreasi dalam membuka kemajuan pertanian secara terbuka dan luas.
Sosialisasi akan pentingnya dunia usaha menggerakan perekonomian terus dijalankan melalui penyuluhan dan penyaluran bantuan pertanian menjadi modal awal usaha bidang pertanian.
Dalam usaha praktis pemerintah beserta swasta perlu mendorong adanya pekan usaha pertanian yang diharapkan menjadi media agar perekonomian tetap mampu bergerak dan perekonomian tetap hidup secara berkelanjutan.
====
Penulis Analis dan Mahasiswa S3 Universitas Indonesia.
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]