Medanbisnisdaily.com-Taput. Asisten Departemen (Asdep) Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Deputi V Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Brigjen Pol Dr. Bambang Peristiwanto, SH, MH, kunjungan kerja (kunker) ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar, Kamis (20/7/2023).

Didampingi AKBP DR. Benny M. Saragih, S.IK, M.Si (Kabid Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Deputi V Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), kunjungan kerja ke Lapas Narkotika Siantar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev).

"Kunjungan monev mereka terkait dengan laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN), sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No.2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN," kata Kepala Lapas Narkotika Siantar, Robinson Peranginangin dalam keterangan tertulis.

Kehadiran rombongan dari pusat tersebut, disambut baik oleh stakeholder daerah dari Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Simalungun, BNN Kota Pematangsiantar, jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, maupun pejabat struktural dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.

Brigjen Pol DR. Bambang Pristiwanto, S.H., M.H menyebutkan bahwa memang di banyak Lapas yang mereka kunjungi, over kapasitas menjadi masalah serius yang belum terpecahkan.

Hal itu juga disampaikan Kepala Lapas Narkotika Siantar, Robinson Peranginangin bahwa, terkait over kapasitas di Lapas yang dipimpinnya, jumlah personil pengamanan sangat minim. Untuk kinerja maksimal, masih dibutuhkan alokasi petugas pemasyarakatan yang lebih memadai.

Kunker monitoring dan evaluasi (Monev) yang berlangsung selama 3 jam tersebut, ditengahi oleh pejabat dari Sekretaris Kabinet bahwa Pemerintah sudah menyiapkan payung hukum yang tegas terkait RAN P4GN.

"Masalahnya adalah bagaimana Lembaga BNN dapat mendorong optimalisasinya dengan merangkul semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah," kata Robinson.