Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menko PMK Muhadjir Effendy berbicara terkait tantangan ketimpangan gender. Muhadjir mengatakan perempuan mendominasi pekerjaan informal dan keluarga yang tidak dibayar.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam sambutannya di Knowledge Forum on Gender Equality Development 'Empowering Equality: Advancing Care Economics and Social Protection' di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023). Muhadjir menyebutkan beban kerja perempuan lebih rentan dibanding laki-laki.
"Sejumlah studi menunjukkan bahwa selama pandemi, beban kerja perawatan yang harus ditanggung oleh perempuan semakin bertambah dan menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih rentan dibanding laki-laki," kata Muhadjir.
Sebab itu, Muhadjir menilai sangat penting mengembangkan program dan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif. Menurut dia, program dan kebijakan itu harus didasari oleh identifikasi risiko serta kerentanan yang berbasis gender.
"Perlindungan sosial telah diakui tidak hanya berperan dalam forum di Indonesia, terutama dalam pengurangan kemiskinan tapi juga pengurangan ketimpangan dan pengurangan prevalensi stunting," ujarnya.
Muhadjir mengatakan, dalam APBN 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk perlindungan sosial. Meski begitu, dia menuturkan masih adanya sejumlah tantangan dalam mengatasi ketimpangan, termasuk ketimpangan gender dalam perlindungan sosial.
"Diperkirakan hanya 30,6% penduduk Indonesia dapat mengakses perlindungan sosial komprehensif, di mana cakupan perempuan lebih rendah dari laki-laki, padahal perempuan memiliki risiko dan kerentanan spesifik sepanjang hidupnya, seperti persalinan dan juga beban kerja perawatan, tingginya beban kerja perawatan yang tidak dibayar, menghambat akses perempuan untuk mendapat pekerjaan," jelasnya.
Muhajdir menyebutkan tingkat partisipasi kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Bahkan, menurut dia, perempuan lebih banyak bekerja di sektor pekerjaan keluarga yang tidak dibayar.
"Di Indonesia, tingkat partisipasi kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dan mendominasi pekerjaan keluarga yang tidak dibayar," paparnya.
Muhadjir mengatakan, pada 2023, Indonesia bersama negara ASEAN telah menyepakati deklarasi ASEAN terkait kesetaraan gender. Dia menuturkan nantinya deklarasi itu akan dibawa ke para kepala negara ASEAN saat KTT ASEAN pada September 2023.
"Dalam deklarasi ini kami menekankan dan mendorong komitmen ASEAN untuk mengarusutamakan kesetaraan gender serta pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan siklus pembangunan manusia, salah satunya melalui peningkatan tanggung jawab kerja perawatan bersama dalam keluarga," tuturnya.(dtc)