Medanbisnisdaily.com - Medan. High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Sumatera Utara kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Kamis (7/03/2024).

HLM kali ini mengusung tema "Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok dalam rangka Menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024 serta Akselerasi Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah". Tema tersebut diambil untuk menetapkan langkah dan memperoleh arahan strategis dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kesediaan pasokan menjelang Ramadan dan Idulfitri serta sebagai upaya mendorong perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

HLM TPID dan TP2DD dipimpin langsung Pj Gubernur Sumut dan dihadiri seluruh anggota TPID dan TP2DD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang terdiri dari para kepala daerah atau yang mewakili, kepala OPD terkait, instansi vertikal dan unsur forkopimda Provinsi.

HLM diawali laporan pelaksanaan langkah penanganan inflasi dan upaya percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh Poppy Marulita selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumut.

Poppy Marulita mengatakan, Pemprov Sumut telah melakukan beberapa kegiatan seperti pasar murah untuk stabilitas harga, bantuan sosial beras SPHP, kerjasama perdagangan komoditas antar daerah, subsidi ongkos angkut serta pertemuan rapat koordinasi rutin TPID.
Kemudian dalam laporannya juga disampaikan bahwa TP2DD telah menjalankan program kerja sesuai dengan peta jalan (roadmap) dan rencana aksi yang terlah disusun. Termasuk kegiatan HLM pada hari ini menjadi salah satu realisasi dari rencana aksi yang telah dirumuskan.

Selanjutnya Kepala Perwakilan BI Sumut, IGP Wira Kusuma, memaparkan langkah pengendalian inflasi menjelang HBKN dan percepatan TP2DD.

Wira Kusuma menyampaikan, berdasarkan historis, perkembangan inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat pada saat menjelang dan saat periode Ramadan dan Idulfitri. "Komoditas pendorong inflasi pada periode tersebut bervariasi, namun didominasi komoditas pangan dan komoditas administered prices. Karena itu, perlu diwaspadai kenaikan harga daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri," katanya.

Selain itu, tambahnya, harga komoditas beras diperkirakan akan tetap menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi hingga musim panen tiba pada akhir Maret atau awal April 2024 mendatang.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi strategi pengendalian inflasi Sumut dapat dilakukan melalui pemetaan strategi pengendalian inflasi 4K seperti mengoptimalkan anggaran (BTT dan dana dekon) untuk gerakan pangan murah, implementasi sistem deteksi dini (early warning system), optimalisasi pasar murah melalui pasar murah keliling, melaksanakan kampanye belanja byak untuk menjaga ekspektasi inflasi, dan pemberian subsidi ongkos angkut distribusi pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian inflasi juga perlu didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga optimalisasi penggunaan anggaran fiskal yang efektif dan tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Perkembangan Program Elektronifikaai Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumut khususnya ketersediaan kanal non tunai pada transaksi Penerimaan Asli Daerah telah menunjukkan angka optimal (9995 non tunai). "Aspek realisasi dapat dilakukan penguatan pemanfaatan kanal Non tunai khususnya QRIS," katanya.

Dalam rangka mendukung penguatan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dilakukan melalui tindak lanjut jangka pendek, seperti percepatan penyusunan Perkada guna mendukung implementasi KKI. Untuk tindak lanjut jangka panjang dilakukan melalui penguatan ekosistem digital pemda termasuk pemutakhiran & integrasi data.

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, dalam sambutannya menyampaikan perkembangan inflasi di Sumut secara keseluruhan tahun 2023 menunjukkan angka inflasi yang terkendali dengan angka 2,254% (yoy). Untuk februari 2024, gabungan 8 kabupaten/kota IHK mencatatkan inflasi 0,4196% (mtm) atau 2,5096% (yoy). Selain itu, apabila melihat data BPS, komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Februari 2024, yang kemudian diikuti dengan komoditas daging ayam ras, beras, dan minyak goreng.

"Dari data historis tersebut, komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi Sumut," katanya.

Kemudian untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok saat Menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri, Pj Gubernur Sumut mendorong seluruh Bupati, Walikota, dan Pimpinan OPD secara aktif melaksanakan 9 arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024 yakni sebagai berikut:

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
2. Rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah

3. Menjaga pasokan dan barang pokok penting

4. Perencanaan gerakan menanam
5. Melaksanakan operasi pasar murah
6. Sidak ke pasar distributor agar tidak menahan barang
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
8. Merealisasikan btt untuk dukungan pengendalian inflasi dan Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Hassanudin juga mendorong dan menugaskan seluruh Bupati/Wali Kota serta kepala OPD terkait untuk mengoptimalisasi peran TP2DD dalam memonitoring perkembangan berbagai program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

"Tidak hanya dari sisi belanja daerah tetapi juga penerimaan daerah. Penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang semula masih diterima secara tunai dapat segera dilakukan transformasi menjadi non tunai dalam rangka good governance. Hadirnya TP2DD tentunya untuk menjamin kebermanfaatan program elektronifikasi transaksi Pemda agar bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah," katanya.