GEMURUH arena politik yang semakin kehilangan etika namun kian tajam dalam mengungkapkan keserakahan telah menyebabkan negeri ini kehilangan identitas kemerdekaannya. Kecerdasan yang seharusnya menjadi instrumen pencerahan justru dimanfaatkan sebagai alat untuk menyesatkan kalangan lemah, serta menormalisasi berbagai bentuk ketidakbenaran yang dipandang sepele.

Mengamati dan merenungkan perjalanan sejarah Indonesia, tampak bahwa negeri ini dibangun dan diperjuangkan oleh para cendekiawan yang berilmu serta beriman, salah satunya adalah Buya Hamka.

Namun, dalam konteks zaman yang semakin tidak rasional ini, para pemimpin tampak kehilangan nalar kritis dan keimanan kepada Tuhan. Semua pencapaian yang diraih seolah menjadi indikasi dari sebuah perjuangan yang sarat akan ambisi duniawi semata.

"Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri", sebuah ungkapan yang sarat makna dari Buya Hamka menegaskan bahwa ilmu dan iman merupakan dua komponen esensial yang dapat menyelamatkan negeri ini dari ancaman kehancuran.

Dalam konteks saat ini, panggung politik tampak semakin dijilati oleh para elite yang telah diberi amanah oleh rakyat, sehingga negeri ini terjerembab dalam darah perpecahan yang saling menikam satu sama lain.

Ambisi dan keserakahan yang ditampilkan secara terang-terangan menciptakan suasana di mana Indonesia seolah-olah ditelanjangi oleh rakyatnya sendiri.

BACA JUGA: Pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi

Ironis! Para elite politik yang saling memperebutkan kekuasaan tampaknya melupakan janji suci yang diikrarkan sebelum menjabat, serta mengabaikan aspirasi masyarakat yang hanya mendambakan kehidupan yang damai dan sejahtera.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui siaran pers hm.4.6/282/set.m.ekon.3/08/2023 menyatakan bahwa menjadi negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, Indonesia mantapkan stabilitas politik nasional untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, telah teridentifikasi adanya kemunduran kualitas demokrasi di kawasan Asia Tenggara, yang cenderung mengarah pada pembentukan rezim otokratis.

Namun, Indonesia tidak diprediksi akan mengalami transisi menuju rezim semacam itu. Sebagai salah satu negara dengan sistem multipartai di dunia, Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda.

Selain itu, terdapat bukti empiris yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan interaktif antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengindikasikan bahwa negara-negara yang beralih menuju pemerintahan demokratis mengalami peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 20% dalam periode 25 tahun, dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan yang akan terjadi jika mereka tetap berada dalam sistem otoriter.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya waktu dan stabilitas dalam kemajuan demokrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Stabilitas politik nasional saat ini tampaknya hanya akan terwujud sebagai wacana harapan yang terus dijadikan korban oleh individu-individu berilmu yang tidak menjalankan etika dalam tindakan mereka.

Kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya dipicu oleh pertumbuhan ekonomi, tampak semakin sulit untuk diwujudkan selama rasionalitas dan kesadaran para pemegang kekuasaan mengalami penurunan, sehingga mereka gagal melaksanakan tanggung jawab dengan semestinya.

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diubah secara sadar dan sewenang-wenang mencerminkan kenyataan bahwa negeri ini dipimpin oleh mereka yang tampaknya tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan.

Indonesia, sebagai entitas sosial, telah mengalami pengkhianatan melalui penipuan yang dialami oleh masyarakat, yang terjebak dalam keadaan ketidakberdayaan yang mencolok.

Belenggu Kemiskinan
Kemiskinan dan ketertinggalan menjadi tantangan paling signifikan bagi Indonesia, yang masih terperangkap dalam dinamika politik yang saling menjatuhkan dan mempertaruhkan intelektualitas sebagai kedok.

Sebuah negara yang sedang berkembang akan sulit untuk bertransisi menuju status negara maju jika sistem politik dan praktik demokrasi terus dipengaruhi oleh penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya rasa malu.

Ketidakadilan struktural dan manipulasi politik yang berkelanjutan berpotensi menghambat upaya kolektif untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat.

Jika melakukan perbandingan dengan kesepuluh negara demokrasi terbesar di dunia, maka Brasil yang berada pada urutan keempat setelah Indonesia menjadi contoh negara berkembang yang maju.

Setelah pengunduran Presiden Fernando Henrique Cardoso, Brasil di bawah kepemimpinan Luis Ignacio Lula da Silva mengambil langkah strategis untuk memperbesar dan memperluas industri bioetanol sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu aspek penting dari kebijakan Lula adalah perundang-undangan mengenai biosekuriti, yang mengatur aktivitas yang berkaitan dengan material rekayasa genetika.

Dalam konteks ini, Brasil mengolah limbah tebu menjadi sumber bahan bakar alternatif yang dikenal sebagai bioetanol. Berkat inisiatif ini, Brasil telah dikenal sebagai pemimpin global dalam industri biofuel, bahkan mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Brasil dalam pengembangan bioetanol menjadi contoh yang signifikan bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan yang dihadapi negara maju, terutama dalam isu strategis global yang berkaitan dengan energi.

Saat ini, Brasil tidak hanya menjadi pelopor dalam industri biofuel, tetapi juga dipandang sebagai kiblat bagi pengembangan sektor ini di masa depan.

Biofuel diyakini akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memenangkan persaingan global di bidang energi, mengingat meningkatnya kebutuhan akan sumber energi terbarukan di seluruh dunia.

Potensi Indonesia
Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Dengan memperhatikan kekayaan alam yang dimiliki, seharusnya Indonesia berinovasi untuk mencapai pencapaian baru, terutama dengan melibatkan para ilmuwan lokal dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam yang dikelola dengan bijaksana dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan dan kemajuan ini hanya dapat dicapai jika Indonesia memiliki sistem politik, demokrasi, dan ekonomi yang dikelola oleh individu-individu yang mencintai tanah air.

Mereka harus menyadari bahwa setiap jabatan, kekuasaan, dan wewenang yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada ratusan juta rakyat Indonesia.

Dengan demikian, kepemimpinan yang berintegritas dan visi yang jelas akan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

BACA JUGA: Putusan MA, Antara Kepentingan Bersama atau Segelintir Orang?

Kesadaran Diri
Namun, ambisi dan keserakahan yang melanda negeri ini menyebabkan Indonesia terombang-ambing dalam ketidakpastian. Kekebalan hukum yang diberikan kepada individu-individu tertentu berkontribusi pada hilangnya integritas dalam penegakan keadilan dan kebenaran.

Saat ini, Indonesia terjebak dalam kepincangan politik yang mengundang derai tawa, seakan menjadikannya komedi bagi rakyatnya.

Padahal, situasi ini merupakan kondisi kritis yang perlu disadari oleh seluruh elemen masyarakat, yang menunjukkan bahwa negeri ini berada dalam keadaan memprihatinkan.

Aspirasi dan jeritan rakyat seolah menjadi melodi yang indah, namun hanya terdengar tanpa adanya respons yang berarti. Ketidakberdayaan dalam kebebasan berpikir semakin mencolok, dengan narasi yang menegaskan bahwa mengkritik pemerintah dipandang sebagai tindakan hina dan tercela.

Mengkritik presiden, dalam konteks ini, diinterpretasikan sebagai pelanggaran kode etik, seolah jabatan presiden berada di atas kritik konstruktif yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem demokrasi.

====
Penulis Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, merupakan pendapat pribadi/tunggal) penulis, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto penulis (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]