PRESIDEN Prabowo dalam visinya yang dikenal dengan Prabowonomics telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.Target tersebut telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mulai dari pengamat ekonom hingga masyarakat umum.

Namun, ambisi ini perlu dikritisi sebab di tengah berbagai kondisi global serta domestik, apakah target ekonomi dari presiden tersebut realistis atau hanya sekadar sebuah utopis?

Pemerintah sangat optimis bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai melalui berbagai bauran kebijakan. Secara historis, perekonomian Indonesia pernah mengalami pertumbuhan yang tinggi di masa orde baru.

Dalam kurun tahun 1968-1997, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata hampir 7 persen per tahun. Bahkan, Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam “The East Asian Miracle” dalam laporannya yang dipublikasikan pada 1993.

Optimisme pemerintah dalam meraih percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga sebagai langkah untuk menghindari kondisi middle income trap yaitu jebakan negara berpendapatan menengah tidak dapat beralih menjadi negara berpendapatan tinggi.

Hilirisasi industri telah menjadi pilar utama dalam strategi peningkatan nilai tambah ekspor Indonesia. Melalui pengolahan bahan mentah seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi produk setengah jadi atau barang jadi, pemerintah tidak hanya berharap meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor-sektor strategis.

Salah satu contoh konkret adalah pengembangan industri baterai kendaraan listrik, yang dianggap sebagai batu loncatan untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Kesuksesan awal ini menunjukkan potensi besar hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus memperkuat perekonomian domestik.

Selain itu, sektor digital juga menjadi tulang punggung ekonomi masa depan. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat, dengan nilai mencapai USD 146 miliar pada 2025. Dengan memanfaatkan potensi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas inklusi ekonomi bagi berbagai kalangan masyarakat.

BACA JUGA: PPN 12% dan Kehati-hatian Menatap Ekonomi 2025

Tantangan Berat
Namun, di balik optimisme tersebut, tidak sedikit pula pihak yang menganggap bahwa target 8 persen dari prabowonomics tersebut sangat sulit untuk diraih.

Sebab, realitanya pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia dalam satu dekade terakhir stagnan di kisaran 5 persen. Pencapaian tersebut, memang tidak buruk namun tentu masih di bawah rata-rata pertumbuhan Vietnam, Filipina, serta India yang memiliki pertumbuhan tahunan berkisar 6 hingga 7 persen.

Oleh karena itu, untuk mengakselerasi ke angka 8 persen, diperlukan dorongan luar biasa, baik dari sisi investasi maupun reformasi struktural serta membutuhkan kolaborasi dari berbagai pemangku kebijakan.

Reformasi struktural yang telah dilaksanakan selama ini belum banyak membantu kemampuan ekonomi untuk tumbuh tinggi. Reformasi selanjutnya sebaiknya fokus pada beberapa bidang yang menjadi hambatan bagi ekonomi untuk tumbuh tinggi.

Meski Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik, ada sederet permasalahan dasar yang menjadi penghalang dan membuat proses investasi menjadi tidak efisien.

Hal tersebut tergambar dari angka incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang cukup tinggi, yaitu 6.33 tahun 2023.

ICOR sendiri merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital atau modal terhadap hasil yang diperoleh (output), tingginya angka ICOR tersebut disebabkan dari sulitnya perizinan, inefisiensi proses investasi, serta banyaknya praktek korupsi yang menyebabkan para tersendatnya pendanaan dari para investor.

Selain itu, tantangan berat lain yang yang akan memengaruhi perekonomian pada 2025 adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Kebijakan ini sesuai dengan klaim pemerintah bertujuan untuk memperkuat fiskal negara serta mengakselerasi pembangunan. Namun, kenaikan tarif PPN tersebut juga akan menimbulkan efek domino pada perekonomian rakyat.

Efek dari kenaikan tersebut tidak terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga psikologis, serta melemahkan daya beli masyarakat yang sudah rentan.

Pada konteks ekonomi mikro, teori permintaan menunjukkan kenaikan harga biasanya menyebabkan penurunan konsumsi, terutama untuk barang yang elastis.

Daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Dampak pertama yang paling terasa adalah pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan kenaikan tarif PPN, harga barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Konsumsi rumah tangga, yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, dapat terganggu jika daya beli masyarakat menurun. Hal ini terutama akan dirasakan pada barang-barang kebutuhan pokok yang menjadi bagian besar dari pengeluaran rumah tangga.

Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan terdampak. Meskipun sebagian UMKM dikecualikan dari kewajiban PPN, kenaikan harga pada bahan baku atau barang modal yang mereka gunakan bisa mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar.

Jika tidak disertai dengan kebijakan kompensasi seperti subsidi atau program bantuan lainnya, kebijakan ini bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar.

Selain tantangan-tantangan yang telah disebutkan, struktur kabinet Presiden Prabowo yang tergolong "gemuk" juga menjadi sorotan. Dengan jumlah kementerian dan pejabat tinggi yang lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional pemerintahan semakin besar.

Beban ini dapat menambah tekanan pada anggaran negara, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara yang signifikan.

Gemuknya kabinet tidak hanya berimplikasi pada besarnya biaya administrasi, tetapi juga pada alokasi anggaran yang cenderung menjadi kurang efisien.

Anggaran kementerian yang besar dapat mengurangi fleksibilitas fiskal untuk mendanai program-program strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Prabowonomics dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen mencerminkan ambisi besar untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran.

Namun, ambisi besar tersebut harus didukung oleh kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun domestik.

Tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, berasal dari kompleksitas dan kurangnya efisiensi dalam kebijakan yang saat ini diterapkan.

Oleh karena itu, keberhasilan capaian prabowonomics tidak hanya bergantung pada besarnya target yang dicanangkan, tetapi juga pada seberapa efektif pemerintah dapat menyusun dan menjalankan kebijakan yang mampu mengatasi tantangan struktural dan mendorong percepatan pembangunan yang inklusif.

====
Penulis Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Sumatera Utara

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]