 |
|
GUBERNUR Sumatera Utara, Bobby Nasution, menampilkan wajah kepemimpinan baru yang tak ragu berbicara lantang di hadapan publik. Pernyataan tegasnya dalam forum resmi Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 pada awal Mei lalu, tentang temuan anggaran perjalanan dinas untuk pembuatan videotron, bukan hanya mengguncang nalar logis publik, tetapi juga menjadi simbol keberanian menantang kemapanan budaya pemborosan anggaran.
Dalam pidatonya, seperti diberitakan Medanbisnisdaily.com (05/5/2025), Bobby menyatakan dengan nada prihatin, “Ini mau membuat videotron, ada perjalanannya dinas di provinsi ini, buat videotron ada perjalanan dinasnya”.
Bobby menutup dengan peringatan tajam, “Gawat kita nanti, ada Pak Kajati di sini.” Kalimat itu, meski disampaikan dengan nada retoris, memiliki bobot etik yang dalam. Negara tak boleh membiarkan uang rakyat tergerus oleh ketidakjelasan birokrasi.
Pernyataan Bobby Nasution bukan hanya sekadar respons terhadap temuan anggaran yang tidak wajar, tetapi menunjukkan sikap tegas terhadap praktik pengelolaan keuangan yang sudah terbiasa tanpa pengawasan yang ketat.
Ketika membiarkan pemborosan anggaran terus berlangsung, maka yang tergerus bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap integritas dan efisiensi birokrasi.
Dalam konteks ini, Bobby tidak hanya berbicara tentang teknis penganggaran, tetapi juga tentang moralitas kepemimpinan yang harus dapat memberikan contoh baik.
Peringatan untuk seluruh pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat. Untuk lebih peduli dan kritis terhadap bagaimana anggaran dikelola, serta mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi.
Membaca Tanda Zaman
Apa yang dilakukan Bobby merupakan refleksi dari pemimpin yang memahami pentingnya akuntabilitas. Ketika anggaran APBD digunakan untuk hal-hal yang tak masuk akal, dari tusuk gigi senilai Rp 100 juta hingga busi racing, maka persoalan yang kita hadapi bukan lagi tentang efisiensi semata, melainkan integritas sistem keuangan daerah.
Komitmen Bobby Nasution patut dipuji. Langkah yang tidak mudah, apalagi jika mengingat bagaimana struktur birokrasi sering menjadi tempat persembunyian praktik inefisiensi dan moral hazard.
Dalam semangat ini, keterbukaan dan keberanian Bobby layak diberi tempat dalam diskursus kepemimpinan daerah.
Langkah Bobby Nasution menunjukkan keseriusannya dalam membangun fondasi pemerintahan yang bersih dan transparan. Tidak sekadar teori, tetapi mengambil tindakan nyata untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Menunjukkan bahwa Bobby tidak takut untuk berhadapan dengan sistem yang telah terbentuk dalam jangka waktu lama. Memberikan pesan penting, bahwa untuk mencapai perubahan signifikan, dibutuhkan lebih dari sekadar janji, tapi juga tindakan berani dan tak kenal kompromi terhadap pemborosan dan penyalahgunaan kewenangan.
Ketika Anggaran Menjadi Ritual
Penyakit lama dalam tata kelola daerah adalah kebiasaan menjadikan anggaran sebagai ritus formal tahunan. Musrenbang, RKPD, RPJMD, dan berbagai forum perencanaan sering menjadi panggung retorika, tetapi minim akuntabilitas.
Ketika videotron harus dibuat dengan perjalanan dinas, kita patut bertanya, mengapa pekerjaan yang secara teknis dapat ditangani oleh vendor lokal atau perusahaan profesional justru menjadi alasan untuk bepergian?.
Bobby menyentuh titik dengan tepat. Menekankan perlunya program kerja dapat dilaksanakan dan memiliki dampak. Pesan sederhana, namun revolusioner, di tengah budaya birokrasi yang terbiasa dengan laporan yang rapi tapi minim realisasi.
Bobby Nasution membawa angin segar bagi reformasi birokrasi. Ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana publik.
Anggaran harus benar-benar diprioritaskan untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Langkah Bobby dapat dipandang sebagai bentuk upaya untuk mendekonstruksi budaya birokrasi yang acapkali terjebak dalam rutinitas yang jauh dari semangat pelayanan publik.
Bobby menginginkan sebuah sistem yang memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Reformasi anggaran haruslah dimulai dengan perubahan mentalitas dalam sistem birokrasi, yang tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi lebih pada hasil dan dampak bagi masyarakat. Jika budaya ini bisa diterapkan, maka Sumatera Utara berpotensi menuju sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Masa Depan Reformasi
Sumatera Utara memiliki peluang menjadi role model reformasi anggaran di Indonesia. Jika keberanian Bobby Nasution diikuti dengan tindakan konkret, seperti audit investigatif, pemberdayaan inspektorat daerah, dan publikasi dokumen anggaran secara daring, maka Sumut bisa mengukir sejarah baru. Dari daerah rawan korupsi menjadi pelopor tata kelola bersih.
Namun tentu tantangannya tak kecil. Oposisi dari dalam birokrasi, kepentingan politis, dan tekanan dari aktor-aktor lama yang selama ini menikmati “fasilitas” pemborosan, akan muncul.
Penting bagi Bobby membangun aliansi strategis dengan lembaga-lembaga penegak hukum, civil society, media, dan tentu saja DPRD.
Tanpa dukungan ekosistem reformasi yang utuh, keberanian individual akan cepat lelah dan bisa dikerdilkan.
Sebagaimana dikatakan Gus Dur, kebenaran tanpa kekuasaan akan dikalahkan oleh kekuasaan tanpa kebenaran.
Langkah Bobby harus diperkuat dengan sistem dan regulasi baru. Regulasi pengadaan yang ketat, pelibatan masyarakat sipil dalam perencanaan dan evaluasi anggaran, serta sistem insentif bagi OPD yang berhasil menghemat anggaran secara produktif.
Salah satu langkah penting adalah penguatan pengawasan internal melalui inspektorat daerah, yang memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa seluruh anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembenahan regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa harus dibuat lebih transparan, dengan proses yang dapat dipantau oleh publik.
Hal ini akan meminimalisir celah untuk penyalahgunaan anggaran serta memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Publikasi dokumen anggaran secara daring akan memperkuat transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.
Untuk memastikan reformasi anggaran di Sumatera Utara tidak berhenti di tengah jalan, Bobby Nasution harus menciptakan ruang bagi perubahan struktural dalam birokrasi yang lebih besar.
Aliansi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan media, akan menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran juga akan memberikan kontrol sosial yang kuat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Membangun Budaya Baru
Apa yang sedang dirintis Bobby sejatinya adalah upaya membangun budaya birokrasi yang baru. Birokrasi yang tidak hanya berpikir tentang penyerapan anggaran, tetapi efektivitasnya.
Dalam pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), output dan outcome harus menjadi rujukan utama. Ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam sejarah, perubahan besar sering kali dimulai dari satu suara kecil yang jujur.
Reformasi tidak bisa hanya ditumpukan pada figur. Masyarakat Sumut harus mulai melek anggaran, kritis terhadap APBD, dan aktif menuntut transparansi.
Media lokal harus memainkan peran watchdog, bukan sekadar corong seremonial. Akademisi perlu mendorong inovasi kebijakan dan riset-riset terapan untuk menyokong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Keberanian Bobby Nasution bukan memperbaiki kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil yang nyata.
Anggaran harus berfokus pada dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, mengharuskan setiap program yang dijalankan tidak hanya mengutamakan penyerapan anggaran, tetapi juga hasil konkret yang dapat diukur dan dievaluasi.
Bobby telah menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, perubahan tersebut bisa dimulai dari satu pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan.
Keberlanjutan dari reformasi ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendidikan literasi anggaran harus ditanamkan sejak dini.
Masyarakat yang melek anggaran akan lebih peka terhadap penggunaan dana publik dan mampu menuntut pertanggungjawaban yang lebih jelas dari pemerintah daerah.
Media lokal sebagai pilar demokrasi harus berfungsi sebagai pengawas yang tajam, memonitor setiap alokasi anggaran dan memberikan ruang bagi publik untuk mengemukakan pandangan kritis.
Dengan keterlibatan masyarakat, media, dan akademisi, maka reformasi yang sedang dirintis Bobby Nasution dapat berjalan lebih holistik dan berkelanjutan, membawa Sumatera Utara menuju pemerintahan yang bersih dan efisien.
BACA JUGA: Kursi PTN Berlumur Kecurangan
Dari Sumut untuk Indonesia
Langkah yang dimulai di Kantor Gubernur Sumut bisa menjadi gerakan besar untuk Indonesia. Di tengah pesimisme publik terhadap birokrasi, keberanian Bobby Nasution menghadirkan secercah harapan.
Harapan bahwa masih ada pemimpin yang berani berkata tidak pada praktik pemborosan, yang tidak takut membuka aib demi perubahan, dan yang sadar bahwa kekuasaan sejati adalah tanggung jawab untuk melayani rakyat, bukan memanjakan sistem.
Bobby telah membuka pintu. Sekarang tugas kita bersama untuk menjaganya tetap terbuka, dan mengawal reformasi ini hingga menyentuh akar.
Bila Sumatera Utara berhasil membersihkan pemborosan anggaran dan membangun birokrasi yang akuntabel, maka model ini bisa direplikasi ke daerah lain.
Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berani, jujur, dan siap menanggung risiko demi masa depan yang lebih baik. Reformasi tentang keberanian menolak yang lama. Dan hari ini, keberanian itu telah muncul dari tanah Sumut.
Keberanian Bobby Nasution memberi pelajaran tentang pentingnya pemimpin yang tidak hanya mengandalkan popularitas atau kekuasaan politik, tetapi integritas dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.
Bobby tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi pada pembangunan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Model kepemimpinan yang perlu diduplikasi di seluruh Indonesia.
====
Penulis Dosen Politeknik Unggul LP3M. Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Padang
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com
