Medanbisnisdaily.com-Deli Serdang. Anggota DPRD Deli Serdang dari Fraksi NasDem, Tubagus Nurul Amin merespon terkait menggemanya wacana memboikot membayar pajak karena protes keras atas ucapan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo yang menyebut Deli Serdang kabupaten nahdliyin.

Tubagus menyebut, bila boikot bayar pajak itu berjalan maka menghambat proses pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, bahkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang bisa berhenti.

"Kalau pajak tidak masuk, TPP ASN bisa berhenti. Karena sumber pembayaran TPP berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau pajak," kata Tubagus saat menjawab medanbisnisdaily.com, Jumat (30/5/2025) sore.

Tubagus memberikan dukungan kepada Al Washliyah yang sedang memperjuangkan pengembalian hak atas tanah milik Ormas Islam terbasar di Sumut ini yang di atasnya telah berdiri bangunan SMPN 2 di Kecamatan Galang, Deli Serdang.

Apalgi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2938/Pdt/1989, Pemkab Deli Serdang harus membayar sewa kepada Al Washliyah, namun putusan ini tidak pernah dilaksanakan.

"Pemkab Deli Serdang semestinya menghibahkan saja bangunan tersebut, toh bangunan itu juga dipakai untuk sarana pendidikan anak Deli Serdang. Proses hibah juga baru-baru ini pernah dilakukan Pemkab Deli Serdang tanah dan bangunan Kantor KPU Deli Serdang misalnya yang dulu adalah aset Pemkab sekarang telah menjadi aset KPU," ujar Tubagus.

Tubagus yang juga menyayangkan sikap Wabup Deli Serdang, Lom Lom Suwondo yang menyampaikan Deli Serdang kabupaten nahdliyin, meskipun belakangan meminta maaf setelah viral, namun masih tetap saja mencari-cari alasan untuk melakukan pembenaran.

"Seharusnya dia gak usah ngeles, langsung saja akui saya salah. Karena saya gak paham, saya mohon maaf, selesai,"ujarnya.

Namun begitupun, Tubagus menghargai sikap Lom Lom Suwondo sudah meminta maaf kepada publik. Tapi menjadi catatan dan publik juga harus melihat kenapa dalam Lom Lom Suwondo tertimpa masalah ucapan dia tersebut, terkesan sendiri menghadapi.

"Tidak ada terlihat baik di media sosial (Medsos) para pejabat dilingkungan Pemkab Deli Serdang maupun di status WhatsApp (WA) memposting klarifikasi Lom Lom. Berbeda ketika saat Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan berbuat konten kegiatan," katanya.

Tubagus pun mengaku tidak menginginkan adanya keretakan antara Bupati dan Wakil Bupati yang beberapa periode sebelumnya hubungan Bupati dan Wakil Bupati selalu harmonis.

"Deli Serdang inikan periode Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya adem-adem saja. Jangan sampai Bupati jalan sendiri, Wakil Bupati jalan sendiri," ungkapnya.

Menurut Tubagus, publik juga sudah paham konten-konten yang diperbuat Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang bertujuan untuk pencitraan.

"Orang pun tidak bodoh melihat konten-konten saudara Asri Ludin, kalau memang dia mau citra Deli Serdang, dia bukan hanya konten tentang diri dia. Tapi kalau itu memang untuk pencitraan Deli Serdang bukan hanya dia yang dibuat konten, ikutlah Wakilnya, kemudian OPD-OPDnya itu harus diupload juga," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Drs Khairul Azman M AP ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp (WA) terkait menggemanya boikot membayar pajak karena protes akibat ucapan Wabup Deli Serdang, Lom Lom Suwondo mengistilahkan Deli Serdang Kabupaten Nahdliyin, sudah ada diklarifikasi Wabup.

"Sudah diklarifikasi melalui video bersama tokoh masyarakat," jawab Khairul Azman.

Sementara sebelumnya dilihat medanbisnisdaily.com, kekhawatiran boikot bayar pajak itu beredar dalam pemberitaan, dimana kekhawatiran itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Keluarga Besar Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Eko Sopianto SE, dia mengkhawatirkan akan terjadi seruan mengboikot membayar pajak menggema di Kabupaten Deli Serdang, karena Deli Serdang hanya milik Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu.

"Tapi kalau umpamanya nanti ada langkah-langkah pemimpin Deli Serdang yang membuat peryataan provokatif bisa jadi masyarakat enggan membayar pajak begitu," kata Eko Sopianto, dilihat dalam berita yang beredar, Kamis (29/5/2025).

Sedangkan dalam video yang beredar Lom Lom Suwondo menjelaskan, ucapan Kabupaten Nahdliyin berasal dari kata Nahdah yang artinya cinta damai. Hal ini berbeda dengan pemahaman banyak orang selama ini bahwa Nahdliyin kerap digunakan sebagai sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Saya yang pahami kalimat Kabupaten Nahdliyin dan kalimat Nahdah berasal dari kata bahasa Arab yang diartikan sebagai cinta damai ataupun bisa diartikan sebagai kebangkitan dan kesejahteraan. Maka terkait ucapan saya tersebut bisa diartikan Kabupaten Nahdliyin adalah Kabupaten yang cinta damai," katanya.

"Terkait ucapan saya tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan interpretasi ditengah-tengah sosial masyarakat di Kabupaten Deliserdang maupun di seluruh tanah air yang dapat mengakibatkan ketersinggungan elemen-elemen tertentu, pihak-pihak manapun terhadap ucapan saya, saya ucapkan mohon maaf. Saya tak pernah berkeinginan untuk menyinggung kepada pihak manapun," lanjut Lom Lom.