ANGKA pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 2025 seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik hanya menyentuh 4,87%. Jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,85%.

Perlambatan ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari melemahnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Di awal 2025, Presiden Prabowo Subianto memang mengambil langkah berani dengan memangkas belanja konsumtif instansi pemerintah.

Dana yang dihemat kemudian dialirkan ke program-program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan superholding Danantara.

Namun, efek domino dari kebijakan ini ternyata kompleks. Sektor publik yang mengalami pemotongan anggaran menghadapi penurunan kualitas layanan, bahkan gelombang PHK.

Industri pendukung, seperti perhotelan, ritel, dan bisnis lainnya ikut terpukul, yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat.

Data menunjukkan, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89%, angka yang jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Rizal Taufikurahman dari Institute for Development of Economics and Finance menyoroti bahwa penyusutan tabungan dan berkurangnya tradisi mudik menjadi bukti nyata melemahnya daya beli. Kondisi ini membuat pelaku usaha enggan mengambil risiko ekspansi atau investasi baru.

Muhammad Faisal dari Center of Reform on Economics bahkan memprediksi perlambatan akan berlanjut, mengingat tidak ada lagi momen besar seperti Lebaran yang bisa mendongkrak konsumsi.

Di tengah situasi ini, kenaikan harga pangan menjadi alarm peringatan yang tak bisa diabaikan. Moeldoko, Ketua HKTI dan mantan Kepala Staf Kepresidenan, menyebut tiga penyebab utama: gagal panen, konversi komoditas pangan menjadi energi, dan proteksionisme perdagangan global.

Masyarakat pun dipaksa beradaptasi dengan gaya hidup lebih hemat, seperti diungkapkan penyuluh pajak Ika Hapsari. Tapi, apakah cukup hanya mengandalkan strategi individu?

Ekonomi Kerakyatan
Di sinilah gagasan ekonomi kerakyatan ala Bung Hatta relevan untuk dihidupkan kembali. Konsep ini bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan jalan keluar yang visioner.

Dalam penelitian Efendi dan Mustofa (2012), ekonomi kerakyatan digambarkan sebagai sistem yang memberdayakan kaum pribumi, lepas dari ketergantungan pada struktur ekonomi kolonial.

Bung Hatta meyakini, kesejahteraan harus dibangun dari bawah, melalui prinsip self-help dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Dalam bukunya Ekonomi Terpimpin (1979), Hatta menekankan dua agenda besar: reformasi agraria dan penguatan koperasi. Reformasi agraria dimaksudkan untuk melindungi hak kepemilikan tanah rakyat dari feodalisme, sementara koperasi menjadi tulang punggung ekonomi kolektif.

Koperasi, bagi Hatta, bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah perjuangan ekonomi yang mengedepankan keadilan dan gotong royong. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi profit, koperasi bertujuan memastikan distribusi manfaat yang merata bagi anggotanya.

Belajar dari Pengalaman Global
Pelajaran berharga bisa diambil dari Jepang dan Korea Selatan. Jepang sukses mengintegrasikan koperasi dengan sektor pertanian dan maritim, membuat ekonominya tangguh menghadapi gejolak global.

Sementara Korea Selatan melesat lewat Gerakan Saemaul Undong, yang memodernisasi desa dengan semangat swadaya dan gotong royong. Pada 1978, gerakan ini telah membangun 706 pabrik di pedesaan, menjadi fondasi kekuatan ekonomi nasional.

Indonesia bisa meniru esensi dari kesuksesan tersebut. Sinergi antara reforma agraria, UMKM, dan koperasi harus diperkuat, terutama di sektor-sektor strategis seperti perikanan dan garam.

Kabar baiknya, Presiden Prabowo akan meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Program ini berpotensi menjadi titik balik jika dijalankan dengan prinsip kolektivisme ala Hatta—bukan sekadar proyek simbolis.

Menanti Langkah Nyata
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, revitalisasi ekonomi kerakyatan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan makroekonomi; ia harus turun ke akar rumput, membangun sistem yang inklusif dan berkeadilan.

Koperasi dan reforma agraria adalah dua sisi mata uang yang sama: keduanya mengusung semangat kemandirian dan keadilan sosial.

Kita semua berharap, Koperasi Merah Putih bukan sekadar jargon, melainkan awal dari transformasi ekonomi yang membumi. Seperti pesan Bung Hatta, kesejahteraan sejati hanya bisa dicapai ketika rakyat diberi alat untuk berdiri tegak, bukan sekadar diberi ikan. Semoga!

====
Penulis Analis Ekonomi Politik Universitas Sumatera Utara dan Pegiat Ekonomi Kreatif di Media Sosial

==== medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com