Medanbisnisdaily.com - Medan. Dua pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, dilantik Gubernur Sumut, Bobby Nasution, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (22/8/2025).

Kedua pejabat yang dilantik adalah Hendra Dr Hendra Dermawan Siregar SSTP MSP sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.

Kemudian Dr Dikky Anugerah Panjaitan SSos MAP, sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Sumut.

Hendra Dermawan Siregar sebelumnya mendapat sorotan publik karena tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu ketekniksipilan dan apalagi selama ini tidak berpengalaman bertugas di Dinas PUPR.

Kemudian Dikky Anugerah Panjaitan juga disorot publik, terlebih karena namanya terseret dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan Sumut, melibatkan tersangka Topan Obaja Putra Ginting.

Sehingga dari kondisi tersebut, baik Hendra Dermawan maupun Dikky Anugerah, dipertanyakan dalam menduduki jabatan strategis tersebut dalam hal meritokrasi.

Adapun meritokrasi dikenal sebuah sistem di mana kekuasaan dan penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi individu, bukan berdasarkan latar belakang kekayaan, status sosial, atau faktor diskriminatif lainnya.

Sistem merit merupakan implementasi atau penerapan dari prinsip meritokrasi tersebut. Namun terhadap hal ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution merasa tenang-tenang saja. Ia mengatakan bahwa pemilihan Hendra Dermawan dan Dikky Anugerah telah melalui seleksi jabatan eselon II.

Sehingga menurutnya jika keduanya telah lulus seleksi berdasarkan pemilihan panitia seleksi, berarti tidak ada permasalahan. "Ya pansel (panitia seleksi) sudah bilang boleh, mau gimana," ujar Bobby menjawab wartawan usai melantik Hendra dan Dikky.

Wartawan juga menyinggung terendusnya kesan bahwa seleksi terbuka untuk 7 jabatan Eselon II Pemprov Sumut (di mana Hendra dan Dikky bagian dari seleksi itu) seperti formalitas belaka, mengingat Hendra Siregar dianggap publik tidak the right man in the right place, ditambah lagi pengalaman pahit bahwa kadis sebelumnya Topan Ginting kena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bobby justru merespon diplomatis.

Adapun Topan dan Hendra merupakan satu latar belakang pendidikan yang bukan orang dari teknis, melainkan disiplin ilmu pemerintahan.

"Formalitas apanya? Kalau (seleksinya) formalitas, semua formalitas maunya gimana," ujarnya tanpa penegasan lebih rinci terkait seleksi terbuka yang dinilai sekadar formalitas tersebut.

Sementara itu belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan yang notabene satu kesatuan dengan seleksi terbuka dari tujuh JPTP sebelumnya, Bobby menyebut pihaknya masih menunggu izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Nunggu BKN. Kan aturannya sudah begitu, kemarin pansel (sudah) memberikan tiga nama kepada BKN, setelah itu dari tiga nama tersebut, langsung pilih salah satunya," ucapnya.