DI TENGAH dinamika iklim yang semakin mendesak, masalah ekologis telah melampaui sekadar urusan peneliti atau pegiat lingkungan. Fenomena bencana alam yang meningkat, kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan pemanasan global kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan yang rumit ini, banyak orang tidak menyadari bahwa dunia akuntansi, yang sering kali dianggap sekadar berkaitan dengan "angka dan laporan", sebenarnya memegang peran kunci dalam menentukan masa depan perlindungan lingkungan.

Di sinilah pentingnya akuntansi keberlanjutan yang berfungsi sebagai penghubung antara aktivitas ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan alam.

Akuntansi keberlanjutan (sustainability accounting) adalah metode pelaporan yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga menyoroti efek sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

Sementara akuntansi konvensional menjawab pertanyaan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan? Akuntansi keberlanjutan berupaya menjawab pertanyaan yang lebih mendalam: "apa dampak dari laba tersebut terhadap manusia dan lingkungan?"

Dengan pendekatan ini, perusahaan dievaluasi tidak hanya berdasarkan profit, tetapi juga berdasarkan sumbangsihnya terhadap keberlanjutan ekosistem, efisiensi energi, manajemen limbah, dan juga prinsip etis dalam pengambilan keputusan bisnis.

Dalam upaya melindungi lingkungan, akuntansi keberlanjutan berfungsi sebagai panduan yang membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dengan memperhatikan batasan-batasan ekologis.

Sebagai contoh, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk menghitung dan melaporkan biaya pemulihan lahan setelah penambangan; sektor air minum perlu memonitor berapa banyak air baku yang diambil; dan industri tekstil harus mengungkapkan jumlah emisi karbon dan limbah cair yang dihasilkan.

Data-data ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, masyarakat, hingga konsumen dalam menilai apakah suatu perusahaan pantas disebut bertanggung jawab atau justru berpotensi menjadi ancaman bagi ekosistem.

Lebih lanjut, akuntansi keberlanjutan memfasilitasi pemahaman perusahaan bahwa menjaga lingkungan bukanlah sebuah pengeluaran, melainkan investasi yang berjangka panjang.

Data global menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan biasanya memiliki risiko yang lebih minim, citra positif yang lebih baik, serta stabilitas nilai perusahaan yang lebih terjamin.

Dalam konteks pasar modal, laporan keberlanjutan dapat menjadi alat yang krusial untuk meraih kepercayaan dari para investor, khususnya generasi baru yang lebih peka terhadap isu lingkungan.

Dengan kata lain, keterbukaan mengenai dampak lingkungan malah menjadi keunggulan dalam persaingan di zaman ekonomi yang ramah lingkungan (green economy).

Indonesia telah mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kewajiban bagi emiten dan lembaga keuangan untuk membuat laporan berkelanjutan, sementara standar global seperti GRI (Global Reporting Initiative) dan IFRS (International Financial Reporting Standards) mulai mengimplementasikan secara bertahap.

Ini menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan bukan sekadar tren internasional, melainkan kebutuhan mendesak di tingkat lokal. Dengan memiliki kekayaan alam dan hewani, Indonesia tidak seharusnya ketinggalan dalam menciptakan sistem pelaporan yang dapat mengharmoniskan keuntungan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Akuntansi keberlanjutan dari aspek operasional memberikan kesempatan baru bagi perusahaan untuk menilai cara produksi yang dilakukan.

Misalnya, penggunaan energi fosil yang terlalu banyak dapat dideteksi melalui pengukuran jejak karbon, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memindahkan investasinya ke sumber energi terbarukan.

Dengan cara yang sama, perusahaan di sektor manufaktur dapat mengurangi dampak negatif dari limbah mereka dengan menghitung biaya kerusakan lingkungan.

Saat biaya kerusakan lingkungan ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan, perusahaan akan menyadari bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya merupakan "masalah sosial", melainkan juga "kewajiban" yang dapat mengancam kelangsungan usaha.

Akuntansi keberlanjutan berperan sebagai instrumen kontrol sosial. Dengan adanya keterbukaan dalam data tentang lingkungan, masyarakat berhak memahami apakah sebuah perusahaan memenuhi tanggung jawabnya.

Publik memiliki kemampuan untuk mengevaluasi apakah industri kelapa sawit benar-benar menerapkan kebijakan tanpa pembakaran, apakah pabrik tekstil mengolah limbah cair dengan tepat, atau apakah perusahaan pertambangan serius dalam melakukan reklamasi.

Selama ini, banyak konflik lingkungan terjadi akibat informasi yang tidak seimbang, masyarakat tidak memiliki data yang objektif untuk menilai efek dari aktivitas industri di sekitar mereka.

Akuntansi keberlanjutan menjadi jembatan bagi kesenjangan ini, menyediakan akses informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sudut pandang pemerintah, akuntansi keberlanjutan berkontribusi dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Dengan adanya data tentang emisi, penggunaan energi, limbah, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup nasional, pemerintah dapat mengembangkan model ekonomi hijau (Green Economy) yang lebih terukur.

BACA JUGA: Pemulihan Ekonomi Sibolga-Tapteng Pascabencana: Sinergi Pemerintah dan Agama Diuji

Pengawasan serta penegakan hukum menjadi lebih sederhana karena semua aktivitas perusahaan terdaftar dalam sistem pelaporan. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan bukan hanya merupakan instrumen bagi perusahaan, tetapi juga alat untuk pengelolaan lingkungan di tingkat negara.

Namun, masih terdapat hambatan yang signifikan dalam penerapan akuntansi keberlanjutan di Indonesia. Pertama, banyak perusahaan terutama UMKM dan industri menengah yang masih melihat pelaporan berkelanjutan sebagai proses yang rumit dan mahal.

Sebenarnya, dengan adanya teknologi digital, pengukuran emisi, limbah, atau penggunaan energi dapat dilakukan lebih efisien dan sederhana.

Tantangan berikutnya adalah minimnya tenaga kerja di bidang akuntansi yang memahami standar berkelanjutan. Pendidikan akuntansi masih lebih menekankan pada pelaporan keuangan tradisional, sedangkan permintaan dari industri telah meluas ke isu iklim, ESG (Environmental, Social, and Governance), dan keberlanjutan.

Terakhir, masih terdapat perusahaan yang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap transparansi. Beberapa perusahaan kemungkinan hanya menyusun laporan keberlanjutan untuk memenuhi kewajiban, bukan karena kesadaran untuk melestarikan lingkungan.

Agar akuntansi keberlanjutan dapat menjadi gerakan yang signifikan dalam pelestarian lingkungan, diperlukan sinergi antar banyak sektor.

Institusi pendidikan tinggi perlu memperkuat materi pelajaran akuntansi keberlanjutan, termasuk pendidikan mengenai standar GRI, IFRS Sustainability, serta cara mengukur jejak karbon.

Pemerintah harus memperluas tanggung jawab untuk pelaporan berkelanjutan, tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar tetapi juga untuk sektor-sektor yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan.

Bisnis harus menyadari bahwa keberlanjutan bukan hanya sekadar penanda, melainkan merupakan strategi bisnis yang berjangka panjang.

Selain itu, masyarakat sebagai pengguna informasi perlu lebih proaktif dalam membaca dan memantau laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengawasan publik.

Pada akhirnya, keberlanjutan tidak sekadar data dalam laporan, melainkan suatu ikatan moral terhadap bumi yang menjadi tempat tinggal bersama.

Akuntansi keberlanjutan memberikan kita sarana untuk lebih jelas memahami dampak dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Ia memungkinkan kita untuk menyadari bahwa keuntungan yang merugikan ekosistem sesungguhnya adalah kerugian yang tertunda.

Dengan akuntansi keberlanjutan, perusahaan dapat berkembang tanpa merusak bumi, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih bijak, dan masyarakat dapat merasakan lingkungan yang lebih baik untuk kesehatan.

Di era ketika perubahan iklim menjadi ancaman global, akuntansi keberlanjutan menjadi elemen krusial dalam usaha menjaga lingkungan. Ini bukan hanya sekadar sarana pelaporan, melainkan juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan.

Dengan menguatkan praktik-praktik ini, kita tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang akan mewarisi bumi yang masih layak untuk dihuni.

Akuntansi keberlanjutan yang sebelumnya dianggap sebegai pelengkap, sekarang menjadi landasan utama dalam perjalanan menuju kehidupan yang harmonis dengan alam.

====
Penulis Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com.