Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPRD Medan, Rajudin Sagala, mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial atau menyeluruh, melainkan harus dilakukan dengan menyentuh berbagai aspek mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga penyediaan lapangan pekerjaan.

"Jadi, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial," katanya dihadapan konstituennya saat menggelar kegiatan Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di sejumlah lokasi, Minggu (14/6/2026).

Adapun sejumlah tempat yang didatanginya saat Sosperda tersebut yakni Jalan Kejaksaan No 37 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Kemudian di Jalan Albadar 1 Tanjung Gusta, Medan Helvetia, , Jalan Kamboja 13 Perumnas Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota dan Jalan Karya Dame No. 70 Kelurahan Karang Berombak Medan Barat.

Wakil Ketua DPRD Medan itu menyebut untuk mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan, pihaknya terus memperjuangkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu melalui Fraksi PKS di DPRD Kota Medan.

"Kami di Fraksi PKS terus mengusulkan dan memperjuangkan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun peningkatan keterampilan kerja. Harapannya, angka kemiskinan di Kota Medan dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” katanya.

Politisi senior PKS Kota Medan ini menegaskan, melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Fraksi PKS berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Kota Medan.

Menurut Rajudin, sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama yang harus mendapat perhatian pemerintah. Melalui program Universal Health Coverage (UHC) Gratis, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala biaya.

“Masalah kesehatan sering menjadi salah satu penyebab masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Karena itu, program UHC Gratis harus terus diperkuat agar seluruh warga yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah dan tanpa biaya,” ujar Rajudin.

Selain kesehatan, Rajudin juga menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ia menyebut berbagai program bantuan pendidikan, termasuk Bantuan Siswa Miskin, harus terus diperluas agar tidak ada anak-anak Kota Medan yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

“Pendidikan adalah jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik,” katanya.

Di bidang ekonomi, Rajudin terus memperbanyak program pelatihan keterampilan yang dapat langsung digunakan masyarakat untuk bekerja maupun berwirausaha. Pelatihan seperti montir mobil, montir sepeda motor, dan berbagai keterampilan kerja lainnya dinilai mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh penghasilan.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri,” pungkasnya.