Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Bogor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait dengan posisi defisit anggaran yang masih sesuai dari target yang APBN-P 2017.
Sri Mulyani menyebutkan, defisit anggaran sampai akhir November ini mencapai 2,2% dari target 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pelaksanaan APBNP 2017 berjalan sesuai dengan yang direncanakan, posisi hingga akhir November defisit anggaran adalah 2,2%, ini masih ada kisaran di UU APBNP 2017 yang memandatkan defisit antara 2,6 hingga 2,9% dari PDB," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).
Hal itu juga diungkapkan dalam rangka acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah "Dana Rakca" Tahun 2017.
Selain itu, Sri Mulyani juga melaporkan terkait dengan penerimaan perpajakan di Indonesia yang hasilnya cukup menggembirakan. Dia merinci, untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami pertumbuhan 14,8% yang didorong oleh membaiknya kegiatan ekonomi di tahun ini.
"Pajak tanpa tax amnesty adalah tumbuh 14,9%," ungkap dia.
Lanjut dia merinci, pajak orang pribadi juga alami pertumbuhan menjadi 46,4%, begitu juga pajak badan usaha yang tumbuh 17,2%. Untuk pajak badan usaha, jika dilihat dari beberapa sektornya juga mengalami pertumbuhan seperti PPh sektor tambang adalah 70%, PPh bidang perdagangan tumbuh 30%, PPh dari perusahaan di bidang kimia tumbuh 41%, PPh perusahaan di bidang jasa keuangan 12%.
"Hal ini menggambarkan denyut momentum harus dijaga bersama," tegas dia.
Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga melaporkan terkait dengan adanya peningkatan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Begitu juga dengan transfer ke daerah dan dana desa yang terus menunjukan perbaikan.
"Hal ini menunjukan APBN 2017 telah dilaksanakan dengan cukup baik, di mana dampak pelaksanaannya mampu dirasakan oleh masyarakat. Anggaran K/L dan transfer ke daerah lebih cepat dari tahun lalu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sejak bulan 1 2017 ini," tutup dia. (dtc)