MedanBisnis - Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah mengikuti apa pun kesepakatan soal pergantian ketua DPR. Tjahjo menyebut pergantian tersebut punya mekanisme tersendiri.

"Pemerintah ikut mekanisme yang ada di DPR. Ya biarlah mekanisme, tatib di DPR bagaimana. Kan melalui mekanisme partai. Dari partai menggantinya, di DPR ada mekanismenya, kami ikut saja," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Tjahjo juga enggan mengomentari soal penunjukan Azis Syamsuddin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto. Menurutnya, penunjukan ketua DPR merupakan wewenang partai.

"Kami tidak melihat orang. Siapa pun yang diusulkan partai, yang disahkan dalam paripurna, dan dilantik sebagai ketua DPR ya itu lah yang diakui pemerintah," ujarnya.

Surat penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Novanto sudah diterima pimpinan DPR dan dibahas di Badan Musyawarah. Namun, kubu anti-Novanto melakukan perlawanan. Mereka menggalang dukungan menolak Aziz dan mengirim surat tandingan ke pimpinan DPR.

Surat penunjukkan Aziz Syamsuddin menjadi ketua DPR juga ditandatangani Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Sekretaris Dewan Pembina Golkar Fadel Muhammad pun protes.

"Hal ini sewenang-wenang saja, Pak Aburizal Bakrie mengambil langkah-langkah untuk penggantian dan tanda tangan sehingga membuat suasana menjadi tidak bagus," kata Fadel di Gedung DPR. (dtc)