Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnisdaily.com-Medan. Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Tanjungbalai, Sumut, Mardinsyah Putra Hasibuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Kota Tanjung Balai.
Pasalnya di Tanjung Balai telah terjadi praktik pungutan uang muka 10%-14% kepada kontraktor agar kontraktor bisa mendapatkan proyek. Anehnya bahwa praktik kotor itu sudah lama terjadi.
Hal itu diungkapkan Mardinsyah Putra pada sesi tanya jawab di seminar sehari Pencegahan Korupsi pada Musda III Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut di Convention Hall HDTI Medan, Selasa (13/02/2018).
Karena praktik pungutan uang muka itu, Mardinsyah mengaku memilih tidak mau menyetorkannya. Namun konsekuensinya ia tidak mendapatkan proyek.
"Nggak apa-apa nggak dapat proyek. Saya memang bahkan sudah enam tahun ini tidak dapat proyek di Tanjungbalai," kata Mardinsyah.
Anehnya di Tanjung Balai, ujar Mardinsyah, ada "dua" walikota, yaitu walikota yang sesungguhnya dan walikota bayangan, yang notabenenya ayahanda dari walikota yang saat ini menjabat. "Intinya KPK tolonglah hadir di Tanjungbalai," pintanya.
Sementara itu, Azis Arham dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK menggarisbawahi masukan yang disampaikan Mardinsyah. "Masukan ini menjadi perhatian serius KPK," katanya.