Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - PKS berjanji akan memperjuangkan RUU penghapusan pajak sepeda motor jika menang di Pemilu 2019. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan akan mengkajinya lebih dulu.
"Itu nanti kita kaji dulu," kata Anies di kantor TransJakarta, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Jumat (23/11/2018).
Namun, Anies menyebut pendapatan yang didapat Pemprov DKI dari pajak motor besar. "Saya nggak hafal datanya. Besar, iya," ucapnya.
Kepala PKB dan BBNKB Jakarta Barat, Elling Hartono mengatakan, setiap harinya penerimaan pajak di Jakarta Barat dari kendaraan bermotor mencapai Rp 10 miliar. Untuk motor, menurutnya, mencapai Rp 710 juta.
"Rata-rata per hari penerimaannya PKB dan BBNKB sampai dengan Rp 10 miliar. Motor rata-rata per hari 2.800 kendaraan dengan rata-rata penerimaan Rp 710 juta," ucap Elling saat dikonfirmasi terpisah.
Sebelumnya, PKS mengaku akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat.
"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).
Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.dtc