Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Labura. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, 'menyindir' sejumlah kepala daerah yang mencairkan anggaran pelaksanaan pilkada untuk aparat keamanan baik TNI dan Polri yang telah mencapai 100%. Sedangkan untuk penyelenggara realisasi penyaluran anggaran masih berkisar 40%.
"Labuhanbatu Selatan realisasi anggaran pengamanan sudah 100%, untuk KPU dan Bawaslu 40 p%. Labuhanbatu Utara anggaran pengamanan 100%, KPU 24,5%, Bawaslu 40%," ujar Tito saat rapat koordinasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Hotel Grand Aston, Medan, Jumat (3/7/2020).
"Baik kali kepala daerah ini sama TNI dan Polri yang mencairkan anggaran sampai 100%, ini baik kali atau takut kali," kata Tito yang disambut gelak tawa oleh para peserta rapat. Hadir dalam kesempatan itu, Menkopolhukam, Mahfud MD ; Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ; Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dan Forkompinda tingkat Sumut.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Haris Ray Rangkuty, kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (4/7/2020) mengatakan bahwa Labura sudah melakukan realisasi pencairan anggaran pilkada sesuai tahapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
"Labura sudah melakukannya sesuai tahapan pada NPHD. Yang jelas, Rp 24,5 miliar untuk KPU sudah 100%. Untuk TNI dhi. Kodim sudah 100% dan Polres sudah 100%. Kemudian untuk Bawaslu belum 100% atau lebih kurang Rp 3 miliar lagi yang sesuai tahapannya paling lambat minggu depan," jelasnya.
"Polres lebih kurang Rp 2,6 miliar. Kodim Eh p 750 juta, dan Bawaslu lebih kurang Rp 8,2 miliar. Realisasi baru sebesar 40%, dan sesuai NPHD, sisanya 60% atau lebih kurang Rp 4,9 miliar akan direalisir paling lambat minggu depan," tambahnya lagi.
Sebelumnya diberitakan bahwa Bupati Samosir, Rapidin Simbolon dan Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution disoraki oleh peserta rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Hotel Grand Aston, Medan, Jumat (3/7/2020).
Peristiwa ini bermula ketika Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan sejumlah daerah yang lambat mencairkan anggaran pilkada.
Madina dan Samosir merupakan 2 daerah yang paling kecil realisasi pencairan anggaran pilkada, ketimbang daerah lain.
Realisasi pencairan anggaran pilkada di Madina hanya 10,67 % untuk KPU dan 20 % untuk Bawaslu. Sedangkan Samosir realisasi pencairan anggaran baru 12,30 % untuk Bawaslu dan 40% untuk KPU.