Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Naypyitaw. Militer Myanmar menahan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan melakukan kudeta pada awal pekan ini. Aksi ini dilakukan militer Myanmar satu dekade setelah melepaskan cengkeraman atas pemerintahan negara itu.
Seperti dilansir AFP, Senin (1/2/2021), militer menguasai Myanmar selama lima dekade sebelum pemerintahan sipil yang dipimpin Suu Kyi menguasai negara itu. Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang pemilu bersejarah tahun 2015 dan dia menjabat pemimpin de-facto Myanmar.
Berikut adalah timeline perjalanan Myanmar dari negara yang dikuasai kediktatoran militer hingga menjadi negara demokratis meski berumur pendek:
Tahun 2010
Pemerintah junta militer yang menguasai Myanmar pada tahun ini, menggelar pemilu pada awal November. Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan (USDP yang didukung militer mengklaim menang. NLD dan partai politik lainnya menolak untuk ambil bagian.
Para pemantau saat itu menganggap proses pemilu di Myanmar tidak bebas dan tidak adil.
Kurang dari sepekan usai pemilu tahun ini, Suu Kyi dibebaskan setelah menjadi tahanan rumah selama 16 tahun dari 20 tahun terakhir.
Tahun 2011
Dalam langkah mengejutkan, pemerintah junta militer menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan semi-sipil di bawah mantan jenderal Thein Sein, yang mengupayakan reformasi di Myanmar.
Banyak hak-hak mendasar dipulihkan, termasuk pencabutan larangan berkumpul dan berekspresi.
Tahun 2012
NLD memenangkan 43 kursi, dari total 45 kursi parlemen, dalam pemilu sela pada April 2012. Suu Kyi pun terpilih menjadi anggota parlemen Myanmar.
Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mulai mencabut sanksi-sanksi untuk Myanmar. Bisnis negara Barat beramai-ramai masuk ke negara ini.
Kekerasan sektarian pecah di negara bagian Rakhine, terutama menargetkan kelompok etnis minoritas Muslim, Rohingya.
Pada November 2012, Barack Obama menjadi Presiden AS pertama yang melakukan kunjungan ke Myanmar.
Tahun 2015
NLD menang telak dalam pemilu bersejarah tahun 2015. Panglima Angkatan Darat Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menyelamati Suu Kyi dan partainya.
Tahun 2016
NLD mengambil alih kekuasaan dan Suu Kyi memegang jabatan sebagai Penasihat Negara (State Counsellor) -- jabatan yang diciptakan untuknya sebagai jalan keluar dari konstitusi yang melarangnya menjadi Presiden Myanmar. Secara de-facto, Suu Kyi merupakan pemimpin Myanmar.
Tahun 2017
Pengacara Muslim terkemuka di Myanmar, Ko Ni, yang juga penasihat Suu Kyi, tewas dibunuh di Yangon. Ko Ni dikenal kritis terhadap militer Myanmar. Pemakamannya dihadiri ribuan orang.
Pada 25 Agustus 2017, militer Myanmar melancarkan penindakan tegas di wilayah Rakhine untuk membalas serangan militan lokal. Operasi militer itu membuat nyaris 750 ribu warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Tahun 2018
Dua wartawan Reuters dipenjara di Myanmar. Keduanya dituduh melanggar undang-undang rahasia negara saat melaporkan pembantaian warga Rohingya.
Kedua wartawan itu dipenjara selama lebih dari 500 hari sebelum dibebaskan atas pengampunan presiden.
Tahun 2019
AS mengumumkan sanksi-sanksi untuk panglima militer Myanmar dan tiga pejabat tinggi militer negara itu.
Gambia mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) yang isinya menuduh Myanmar melakukan genosida. Suu Kyi seara pribadi memimpin tim pengacara Myanmar di Den Haag dalam sidang itu.
Dua gugatan lainnya diajukan terhadap Myanmar, termasuk penyelidikan yang dilakukan ICJ sendiri.
Tahun 2020
ICJ menolak pembelaan yang disampaikan Suu Kyi dan timnya. ICJ memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah dugaan genosida.
Infrastruktur kesehatan Myanmar yang lemah mengalami keawalahan akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Lebih dari 3 ribu orang tewas dan sedikitnya 140 ribu terinfeksi Corona sejauh ini.
Pada November 2020, Myanmar menggelar pemilu demokratis keduanya. Namun sebagian besar penduduk di area yang dilanda konflik tidak bisa mengikuti proses itu. Jajak pendapat memprediksi NLD memenangi pemilu tahun 2020.
Tahun 2021
Setelah berminggu-minggu menuduh ada kejanggalan dalam pemilu -- yang tidak ditangani oleh pemerintah -- militer Myanmar menahan Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada Senin (1/2) dini hari. Penahanan dilakukan saat para anggota parlemen yang terpilih akan menggelar sidang pertama mereka.
Dalam pernyataannya, militer Myanmar mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan dan menetapkan masa darurat selama satu tahun.
Militer Myanmar juga menunjuk Wakil Presiden Myanmar, Myint Swe, yang mantan jenderal militer, untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Myanmar untuk menjaga 'stabilitas'.(dtc)