Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Partai Demokrat di Kongres AS telah menyetujui rencana stimulus bantuan pandemi COVID-19 senilai US$ 1,9 triliun atau sekitar Rp 27 kuadriliun (kurs Rp 14.400) pada hari Rabu kemarin. Berkas rancangan undang-undang (RUU) stimulus itu pun sudah dikirimkan ke meja Presiden AS Joe Biden untuk diteken.
Mengutip CNBC, Kamis (11/3/2021), Joe Biden berharap bisa meneken RUU tersebut Jumat mendatang setelah Kongres secara resmi mengirimkannya ke Gedung Putih. Biden juga akan mencentang beberapa poin yang akan disetujui.
DPR AS telah mengesahkan RUU tersebut dengan jumlah perhitungan suara 220-211. Partai Republik berpendapat pasar kerja AS telah cukup pulih dan menilai tidak diperlukannya mengeluarkan stimulus baru. Sementara Demokrat menyetujui sendiri rencana tersebut di Senat melalui proses rekonsiliasi anggaran khusus.
Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu merayakan pengesahan RUU tersebut dan mengatakan dia berencana untuk menandatanganinya menjadi undang-undang pada hari Jumat mendatang.
"Undang-undang ini adalah tentang memberikan tulang punggung bangsa ini yakni para pekerja penting, orang-orang pekerja yang membangun negara ini, orang-orang yang menjaga negara ini terus berjalan dan memberikan mereka kesempatan untuk berjuang," katanya.
Partai tersebut berpendapat Kongres perlu menyuntikkan lebih banyak uang ke dalam ekonomi AS. Tujuannya untuk mengurangi penderitaan akibat pembatasan aktivitas ekonomi selama setahun dan untuk mencegah penderitaan di masa depan karena aktivitas new normal.
Ada 379.000 Lapangan Kerja Baru
Demokrat mengesahkan RUU itu karena ekonomi yang membaik masih menunjukkan keretakan. AS menambahkan 379.000 pekerjaan yang lebih baik dari yang diharapkan pada bulan Februari.
Lebih dari 18 juta orang di AS telah menerima semacam tunjangan pengangguran pada pertengahan Februari.
Partai Republik berpendapat seiring dengan dilakukannya vaksinasi, ditambah dengan pembukaan kembali aktivitas secara bertahap maka seharusnya stimulus itu tidak diperlukan. Mereka menuduh kubu Demokrat memasukkan prioritas yang tidak terkait dengan krisis kesehatan ke dalam RUU.(dtf)