Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Aktivis Perhimpunan Pergerakan 98 menilai Erick Thohir dinilai gagal menyehatkan perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari lilitan hutang.
Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang mengatakan, sejumlah BUMN seperti Garuda Indonesia, PT Kereta Api, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN), BUMN Karya dan PT Perkebunan menjadi perhatian mereka, di mana Menteri BUMN Erick Thohir mereka sebut memakai cara abu-abu dalam menyelesaikan hutang sejumlah BUMN yang terus membengkak.
"Erick Thohir gagal menyehatkan BUMN karena perusahaan milik negara jadi sapi perah oligarki. Padahal saat ditunjuk Jokowi 2 tahun lalu banyak harapan kepadanya menjadikan BUMN tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun hari ini kami melihat dia (Erick) tak berdaya melawan kepentingan kelompok oligarki menguasai BUMN dari hulu hingga hilir," ungkapnya, Sabtu (5/6/2021).
Sahat mencontohkan hutang PLN yang mencapai Rp500 triliun namun Erick tak melakukan efisiensi di perusahaan tersebut. "Punya hutang segunung namun terpaksa menggaji 11 orang komisaris. Di dunia ini, satu-satunya perusahaan terbanyak jumlah komisarisnya ya PT PLN itu," jelasnya.
Sahat pun mengkritik jumlah komisaris PLN yang bertugas mengurusi audit berjumlah 6 orang. Padahal, ujarnya, PLN bisa memakai jasa auditor independen atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sayangnya BPK dibatasi mengaudit BUMN sejak uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah kita bertanya nih, apa sih tugas komisaris bidang audit itu? PLN bisa dapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK namun hutangnya segunung," ujarnya.
Sahat mengatakan, jika Erick Thohir lembek, takut dan terlalu mengakomodir kepentingan partai dan oligarki, maka tinggal menunggu waktu kebangkrutan badan usaha pelat merah tersebut.
"BUMN tidak efisien dan sering mengabaikan prinsip meritokrasi, mengabaikan prinsip the right man in the right place, masuknya vested interest group termasuk persekongkolan oligarki dan partai di BUMN untuk menggerogoti sehingga sulit bisa efisien," tandasnya.
Sementara itu, Penasihat Bidang Ekonomi Perhimpunan Pergerakan 98 Raya Timbul Manurung menyarankan BUMN dengan hutang jumbo melakukan efisiensi besar-besaran dan terobosan bisnis. Dia melihat Erick Thohir juga belum mengambil langkah out of the box.
"Saya ambil contoh mengatasi hutang PT Garuda Indonesia (Persero) yang Rp70 triliun itu. Hutang sewa pesawat kepada lessor pemilik pesawat kan sebagian pesawat bisa dikembalikan dan sebagian lagi di reschedule," imbuhnya.
Kemudian, sambung Timbul, pembelian pesawat bombardier agar dibatalkan dan dikembalikan ataupun dijual kepada pihak ketiga. "Hutang karena mark up pembelian pesawat, jasa maintenance dan lain - lain agar dikejar korupsinya. Erick jangan lembek menghadapi kelompok maling BUMN," kata alumni Teknik Geologi UGM ini.
Perhimpunan Pergerakan 98, ujar Timbul juga menyarankan jalan keluar himpitan hutang Garuda antara lain dengan cara pesawat yang menganggur atau idle dijual kepada negara sebagai alat angkut TNI dan Polri serta untuk pesawat kargo program tol udara.
"Kemudian pengaktifan kembali seluruh trayek domestik tanpa pembatasan operasional seperti masa lebaran yang lalu dan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu," sambungnya.
Langkah lainnya yakni penjualan aset Garuda seperti tanah dan kantor serta melakukan konversi tagihan hutang jadi saham, bisa ditempuh Erick dan Garuda. Termasuk efisiensi perkantoran cabang karena sekarang sudah online digitalisasi. "Tak perlu terlalu banyak pegawai," katanya.
Cara lainnya, tambah Timbul, anak perusahaan Garuda yakni Citilink dipersiapkan matang untuk go public. Dana hasil IPO juga bisa dipakai bayar hutang Garuda. "Karena Citilink perusahaan cukup sehat, sudah waktunya go public. Dengan uang go public bisa untuk membeli pesawat bombardier sehingga Garuda bisa menjual pesawat bombardier ke anak perusahaannya dan sebagian hutangnya dialihkan ke anak perusahaannya," imbuhnya.
Adapun hutang Garuda ke sesama BUMN, seperti hutang BBM ke Pertamina, jasa bandara, jasa aviasi ke Angkasa Pura dan AirNav, ujar Timbul, masih bisa di reschedule. "Hutang kredit ke bank BUMN juga masih bisa di reschedule. Tinggal kita fokus hutang kepada bank diluar negeri, ini yang harus dibahas," pungkasnya.