Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertumbuhan ekonomi RI tergantung seberapa dalam pengaruh pembatasan yang berlangsung yakni PPKM Darurat. Ada dua skenario yang disebutkan yaitu skenario berat dan moderat.
Namun untuk kuartal II-2021 yang telah berakhir, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi akan menyentuh angka 7%.
"Dalam skenario yang relatif optimis untuk kuartal kedua dengan semua indikator yang terlihat di bulan April, Mei hingga Juni pertengahan, kita sebetulnya optimis pertumbuhan kita bisa di atas 7% dan kita berharap pada minggu ke 3 dan 4 Juni tidak mempengaruhi sehingga mungkin masih akan bertahan di atas 7%," katanya, webinar Mid Year Economic Outlook, dikutip Kamis (8/7/2021).
Sementara, untuk di kuartal III dan kuartal IV, Sri Mulyani menjelaskan dalam skenario pertama yakni skenario berat pertumbuhan ekonomi bisa turun ke angka 4%. Hal itu disebabkan jika pengetatan mobilitas mencapai 30-50% dan berlangsung hingga Agustus, seperti yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Skenario yang berat dimana kita harus melakukan penurunan mobilitas hingga sampai 50% dan lamanya sampai bulan Agustus dan normalisasi baru terjadi kita bisa turun pada pertumbuhan 4 sampai 4,6% di kuartal 3 dan 4," ujarnya.
Kemudian, skenario moderat pemulihan ekonomi bisa dilakukan di bulan Agustus. Maka pertumbuhan ekonomi diprediksi bisa menguat ke angka 5%.
"Kalau skenarionya moderat di mana kita bisa menyelesaikan dan menjaga pemulihan dari mobilitas ini di mana penyebaran covid bisa terkendali sampai dengan akhir Juli dan kemudian Agustus bisa normal kembali maka kita berharap pertumbuhan di kuartal III bertahan di atas 5% dan menguat kembali di kuartal ke empat," jelasnya.
Dengan dua skenario tersebut maka, Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia berada di kisaran 3,7% sampai 4,5%.
"Oleh karena itu kita harus bekerja sama, kita tidak mungkin masing-masing, pemerintah pun antar lembaga dan juga dengan melibatkan masyarakat," pungkasnya
(dtf)