Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Rantauprapat. Relawan Mutiara Jokowi Sumatera Utara (Sumut) meminta Presiden Joko Widodo meniadakan upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Hal ini bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya menghentikan penyebaran Covid-19.
"Masyarakat dilarang berkerumun, PPKM diterapkan tapi upacara dengan petugas Paskibraka yang cukup banyak digelar pemerintah. Baik di Istana Negara maupun di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Inikan suatu yang kontraproduktif," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Mutiara Jokowi Sumut, Samsul Fikri Pohan, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/8/2021).
Samsul mengatakan pemerintah seharusnya konsisten dengan kebijakan yang telah diciptakan nya sendiri. Bukan malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat akibat tindakan yang bertentangan.
Samsul menambahkan pemerintah harus menunjukkan kedewasaannya dalam membuat sebuah keputusan. Menurutnya, esensi peringatan kemerdekaan tidak serta-merta hilang hanya karena ditiadakannya upacara perayaan.
"Esensi kemerdekaan itu bukan di perayaan, bukan di seremoni. Tapi lebih ke pemerintah yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Salah satu indikatornya itu, ya ditunjukkan dari sikap pemerintah, kedewasaannya" kata Samsul.
Ketua DPD Relawan Mutiara Jokowi Labuhanbatu, Bahana Surya Tarigan menambahkan selama pandemi Covid -19 ini, banyak kebijakan tumpang tindih yang diperlihatkan oleh pemeritah. Akibatnya penanganan pademi menjadi tidak optimal.
Imbasnya rakyat kecil lah yang paling merasakan penderitaan. Karenanya, Tarigan meminta pemerintah agar tidak lagi berlarut-larut dalam mengatasi pandemi ini.
"Kritik kita terhadap rencana upacara ini, karena kita tidak ingin pemerintahan Jokowi kembali melakukan kesalahan. Kritik ini sebenarnya adalah bentuk dukungan kita kepadanya," kata Tarigan.
Tarigan mengatakan Relawan Mutiara Jokowi Sumut akan mencabut dukungannya, jika Presiden Jokowi tetap memberlakukan upacara perayaan HUT RI ini. Karena merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Sejak awal kami konsisten mendukung Prediden Jokowi. Namun itu bukan berarti mendukung membabi buta. Kalau ada kebijakan yang salah ya kita tolak," kata Tarigan.