Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Rantauprapat. Berbagai kalangan memrotes kebijakan anggaran yang dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut). Mahasiswa hingga Legislator mulai mengeluarkan penolakannya.
Penolakan muncul karena kebijakan anggaran tersebut dinilai tidak pro rakyat tersebut. Terlebih Pemkab dinilai telah melakukan kebohongan publik.
"Secara pribadi saya setuju anggaran yang dinilai tidak produktif itu direvisi. Ini akan saya bawa ke rapat fraksi. Namun harus diingat, seperti pakaian dinas itu misalnya itu merupakan hak anggota dewan. Karena itu keputusannya nanti tentu keputusan fraksi," kata Ketua DPC Hanura Labuhanbatu, Juraidah Harahap ketika dikonfirmasi, Sabtu (4/9/2021).
Juraidah mengatakan tengah menjadwalkan untuk melakukan rapat internal fraksinya. Rapat itu akan dilakukan setelah Juraidah menyelesaikan rapat kerja di luar daerah, yang saat ini sedang dilakukannya.
Di DPRD Labuhanbatu Juraidah menjabat wakil ketua DPRD. Sementara partainya mempunyai 5 kursi di DPRD Labuhanbatu.
Pendapat senada disampaikan Ketua DPC Gerindra Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan. Dia mengatakan akan membicarakan alokasi anggaran di APBD Labuhanbatu dengan fraksinya.
"Dari sejumlah anggaran yg kira-kira tidak urgent di masing-masing OPD coba nanti kita bicarakan, kemana kita alihkan yang sangat membutuhkan," katanya
Karim mengatakan DPRD akan melakukan pembahasan perubahan APBD, dalam waktu dekat. Dia juga berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Bupati baru nantinya jika sudah dilantik.
Spanduk Penolakan Terpasang di DPRD
Penolakan yang lebih keras muncul dari beberapa elemen mahasiswa di Labuhanbatu. Salah satunya GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ) yang memasang spanduk penolakan di dekat pintu gerbang DPRD Labuhanbatu.
"Turut prihatin. Kepada Lembaga DPRD dan Pemkab di Labuhanbatu. Ketidakpedulian dan hilangnya rasa kemanusiaan," demikian isi spanduk tersebut.
Sementara HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Labuhanbatu menilai kebijakan ini sungguh keterlaluan. HMI menilai Pemkab telah melakukan kebohongan publik, karena mereka hanya me-recofusing anggaran yang diluar kepentingannya.
"Kebijakan ini sungguh keterlaluan, sungguh tidak pro rakyat. Saat kami menanyakan beasiswa beberapa waktu yang lalu, mereka bilang ada recofusing anggaran. Tapi untuk yang tidak penting ternyata mereka buang-buang anggaran. Logika berpikir seperti apa ini, kalau bukan logika sesat," kecam Khairil.
Penolakan mahasiswa mendapat dukungan Rektor Universitas Labuhanbatu (ULB) Sumatera Utara, Ade Parlaungan Nasution. Dia mempersilahkan mahasiswa nya ber-demo jika mereka hendak melakukannya.
"Silahkan mereka jika ingin menyampaikan pendapatnya. Itu juga merupakan bagian dari proses berpikir mereka. Sepanjang sesuai dengan koridor yang berlaku," katanya.
Ade mengatakan kualitas demokrasi yang baik juga akan tumbuh jika kalangan terpelajar seperti mahasiswa, peduli dengan kondisi sosial yang terjadi. Karena itu secara pribadi, Ade mengatakan bersedia mendukung aksi mahasiswa jika memang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan. "Sepanjang itu untuk tujuan yang baik, kita malah akan dukung mereka," katanya.