Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) memperkirakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di 2022 bisa lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, yakni dari 4,85% menjadi hanya 4,3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Jika itu terjadi maka defisit APBN 2022 akan lebih rendah dibandingkan 2021 yang realisasinya sebesar 4,65%. Optimisme itu dipengaruhi oleh reformasi perpajakan melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa pemerintah menyusun APBN 2022 pada September-Oktober 2021 sehingga kala itu ada sejumlah asumsi yang belum dimasukkan, termasuk faktor UU HPP.
"Dalam konteks ini memang waktu kita menyusun APBN 2022 tentukan dengan September-Oktober 2021, dalam konteks ini kita banyak asumsi-asumsi yang belum bisa kita masukkan, pertama misalnya ada reformasi perpajakan dengan Undang-undang HPP itu. Nah jadi ini belum termasuk beberapa hasil dari reform yang kita lakukan," katanya dalam diskusi virtual, Rabu (12/1/2022).
"Dengan demikian defisitnya tampaknya akan jauh lebih kecil daripada 4,85%, bisa di sekitar 4,4%, 4,3%, atau bahkan lebih rendah kalau kita nanti lihat performance-nya memang sesuai yang kita expect (harapkan)," sambungnya.
Lanjut Febrio, dari sisi belanja negara di tahun ini akan tetap seperti yang direncanakan dan tidak ada penurunan.
"Jadi pertumbuhannya malah positif dari Rp 2.697 menjadi Rp 2.714 dan tentunya dengan logika yang sama tadi kita lanjutkan pemulihan perekonomiannya sambil terus menjaga pemulihan ekonominya berkualitas," jelasnya.
Mengenai defisit APBN 2021 yang sebesar 4,65%, dia menerangkan hal itu dipengaruhi oleh penerimaan negara yang kinerjanya sangat baik.
"2021 kan realisasinya 4,65% (defisit APBN terhadap PDB), tadi saya bilang terutama gara-gara performance dari penerimaan yang sangat baik, dan belanjanya masih tetap tumbuh bahkan di atas 100% dari APBN-nya," tambah Febrio.(dtf)