Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak perlu memeriksa pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUsda) IV Partai Demokrat Sumatra Utara meski ada peserta yang menjadi penyelenggara negara. Iuran merupakan salah satu sumber pendanaan partai politik (parpol) dan karena itu kejujuran atas sumber iuran menjadi faktor sangat penting, agar tidak menimbulkan masalah bagi parpol di kemudian hari.
Beberapa peserta Musda IV DPD Partai Demokrat Sumut sendiri merupakan penyelenggara negara, di antaranya menjabat sebagai anggota DPRD di kabupaten /kota.
Pengamat politik, Ara Auza SSos MIKom, saat dihubungi, Kamis (31/3/2022), mengatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi musda partai politik.
"Hal ini dikarenakan pelaksanaan musda tidak menggunakan anggaran negara secara langsung, seperti APBN dan atau APBD," ujarnya.
Ara Auza mengatakan, pendanaan partai politik belum menjadi program prioritas dari KPK periode ini. "KPK periode ini memiliki prioritas pada penyalahgunaan penerimaan negara, sumber daya alam dan pengurusan izin investasi," ujar staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, pendanaan partai politik, secara khusus musda atau muswil, bersumber pada iuran dan sumbangan. Celah ini yang menjadi kesempatan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk bermain dalam musda atau muswil dengan penggunaan uang.
"Hal ini bertujuan untuk mengamankan kepentingan. Karena itu, kita memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara dan DPRD Sumut yang menaikkan bantuan partai politik per suara. Minimal hal ini dapat mengurangi kebutuhan partai politik dari bantuan dana pihak eksternal," tuturnya.
Ara Auza mengatakan, berbeda dengan kasus OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Abdul Ghafur Mas'ud, atas dugaan menerima suap dari proyek di daerah tersebut.
"Dalam kasus ini, KPK menangkap terlebih dahulu Abdul Ghafur Mas'ud dan dari sana kemudian tengah melakukan pendalaman apakah ada aliran suap dari Abdul Ghafur Mas'ud terhadap Musda DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur yang agendanya memilih ketua. Dimana salah satu calon ketuanya adalah Abdul Ghafur Mas'ud," ujarnya.
Oleh karena itu, Ara mengatakan, KPK tidak perlu secara jauh untuk mengurusi musda Partai Demokrat Sumut.
"Saya pikir permasalahan minyak goreng, kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan solar yang berkaitan dengan energi kita segenap elemen masyarakat perlu berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah perlu hadir. Angka kemiskinan Sumut meningkat selama pandemi. Masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, kita tidak perlu narasi perdebatan. Masyarakat perlu negara, partai politik dan kepala daerah untuk hadir mengurangi beban masyarakat," jelasnya
Sebelumnya, Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan, Senin (10/01/2022). Musda yang berlangsung secara tatap muka dan virtual itu menetapkan 3 kader calon Ketua Partai Demokrat Sumut periode 2022-2027 untuk menggantikan Herri Zulkarnain Hutajulu yang sudah beberapa tahun menjabat sebagai plt ketua. Adapun tiga calon tersebut adalah Wakil Bendahara Umum DPP, Lokot Nasution; Anggota DPRD Sumut, Armin Simatupang, dan Pelaksana Ketua DPD Partai Demokrat Padanglawas Utara, Tondi Roni Tua.
Mereka ditetapkan sebagai calon setelah lulus verifikasi dari panitia. Penetapan ketiganya langsung disampaikan Ketum DPP AHY saat memberikan keterangan secara virtual pada Musda itu.
"Setelah diverifikasi oleh panitia, ada tiga nama calon ketua yakni Lokot Nasution, Armin Simatupang dan Tondi Roni Tua," ujar AHY, yang disambut tepuk tangan oleh para peserta musda.
Selang beberapa waktu kemudian, DPP Partai Demokrat menetapkan Muhammad Lokot Nasution, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut periode 2022-2027. Penetapan ini disampaikan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat dihubungi awak media, Kamis (3/3/2022).
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu ditetapkan DPP Partai Demokrat setelah melalui proses fit & proper test oleh Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Teuku Riefky Harsya, dan Ketua BPOKK Herman Khaeron.
Sedangkan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut 2018 - 2022, Herri Zulkarnain, berharap terpilihnya Lokot Nasution ini dapat kembali mengangkat kejayaan Partai Demokrat, khususnya di Sumut. "Semoga amanah, Demokrat Sumut bangkit kembali 2024," ujarnya.
Sebelumnya nama Lokot Nasution telah santer disebut meneruskan estafet kepemimpinan DPD Patai Demokrat Sumut. Selain karena pengurus DPP, Lokot juga dikenal akrab dengan elit Demokrat lainnya.