Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali keran ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin (23/5/2022). Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan laporan di lapangan yang diterima, di mana pasokan minyak goreng terus bertambah. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar 194.000 ton per bulannya dan pada Maret 2022 sebelum pelarangan ekspor, pasokan hanya mencapai 64.500 ton.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," kata Jokowi, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Kamis (19/5/2022).
Menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang akan membuka kembali keran ekspor CPO, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Utara (Sumut), Gus Dalhari Harahap, mengucapkan syukur yang begitu besar atas keputusan presiden tersebut.
"Perjuangan rekan-rekan petani kelapa sawit dari 22 Provinsi yang ikut dalam aksi keprihatinan pada Selasa lalu di Jakarta telah membuahkan hasil di tengah banyaknya kecaman terkait aksi tersebut, tentunya dengan segala keterbatasan materi dan moril," katanya, Jumat (20/5/2022).
Menurutnya, dibukanya kembali ekspor CPO oleh Presiden Jokowi telah menyelamatkan 16 juta petani kelapa sawit di Indonesia yang sebelumnya merasakan dampak langsung dengan turunnya harga realisasi beli TBS oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
"Kerja-kerja Apkasindo ini berkah bagi keseluruhan, baik petani maupun seluruh pengusaha kelapa sawit dan juga masyarakat luas" kata Gus.
Dia pun berpesan ke depannya untuk terus mengawal kebijakan ekspor CPO yang telah dibuka kembali. Tentunya, pihak pengusaha PKS harus mengikuti hasil rapat penetapan harga TBS dari Dinas Perkebunan Sumut.
"Seluruh stakeholder perkelapasawitan harus patuh terhadap kebijakan pemerintah. Jangan sampai ada anggapan bahwa kita bebas melakukan apapun terlebih lagi terkait harga TBS. Jangan sesuka hati mainkan harga hingga petani menjerit. PKS harus menyesuaikan harga di petani dengan hasil rapat penetapan TBS Provinsi," kata Gus.
Untuk diketahui, harga TBS di tingkat petani Sumut pekan ini masih anjlok. Bahkan kembali melorot ke level Rp 1.000-an/kg. Jika pekan lalu harga tertingginya Rp 2.050/kg, pekan ini hanya Rp 1.800/kg. Harga yang diterima petani ini jauh di bawah sebelum keputusan Pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO) yang sekitar Rp 3.100 hingga Rp 3.655/kg.
Harga yang diterima petani saat ini juga masih selisih sebesar Rp 1.060,63/kg dengan harga tertinggi penetapan TBS Provinsi Sumut yang dipatok Rp 2.860,63/kg.