TAHUN ini petani mempersembahkan kado ulang tahun spesial untuk Indonesia. Tepat tiga hari sebelum 17 Agustus 2022, sebuah penghargaan berupa ‘Acknowledgment for Achieving Agri-Food System Resiliency and Rice Self-Sufficiency during 2019-2021 Through The Application of Rice Innovation Technology’ atau ‘Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi’ diberikan oleh Direktur Jenderal IRRI (International Rice Research Institute) Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Bukan main, penghargaan internasional tersebut diberikan oleh sebuah lembaga penelitian yang sejak 1960 konsisten mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta keberlangsungan pertanian padi.

FAO (Food and Agriculture Organization) pun turut mengakui keberhasilan Indonesia yang bertahan sekuat ini mengingat pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tatanan global. Sistem ketahanan pangan Indonesia yang tangguh meski diterpa berbagai krisis dunia, membuktikan pertanian masih menjadi sektor unggulan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian memiliki kontribusi 12,98 persen pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua ini. Selain itu, BPS bersama Kementerian Pertanian juga bahkan merilis stok akhir beras nasional di Bulan April 2022 tertinggi sejauh ini, dimana terdapat 10,15 juta ton beras di Indonesia.

Selain itu Indonesia juga tercatat berturut-turut dalam tiga tahun terakhir dapat memenuhi lebih dari 90 persen kebutuhan pangan pokok domestik (rumah tangga). Adapun sebagian kecil impor beras yang dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan beras khusus untuk usaha atau sektor swasta.

Capaian swasembada beras tersebut tentu saja tidak terlepas dari kerja sama banyak pihak, dari kementrian di pusat, perhatian pemerintah daerah, dan kegigihan petani di lapangan. Sejalan dengan memaksimalkan hasil riset-riset pertanian, pemerintah juga gigih menggenjot pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan produksi pertanian.

Dalam kurun waktu kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah membangun embung dan 4.500 jaringan irigasi. Selain itu ada puluhan bendungan yang sudah diresmikan dan dimanfaatkan, menyusul puluhan bendungan lagi hingga mencapai target lebih dari 61 bendungan hingga Tahun 2024. Besarnya persentase keuangan negara dalam mendorong sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur tampaknya tidak main-main.

BACA JUGA: Kemiskinan: Dari Struktural Hingga Ekstrem

Meskipun sektor pertanian dipercaya sebagai leading sector dalam pemulihan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kenyataannya kondisi pertanian Indonesia tidak seprima yang dibayangkan. BPS justru mencatat pada Tahun 2021 luas panen padi mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar atau turun sebesar 2,30 persen jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2020.

Tren menunjukkan angka luas panen padi terus menurun. Hal ini tidak terlepas dari semakin sulitnya mempertahankan lahan baku sawah di tengah cepatnya perkembangan zaman. Alih fungsi lahan baku sawah menjadi lahan tanaman perkebunan atau bahkan berubah menjadi perumahan kerap terjadi. Produksi beras di Tahun 2021 pun yang hanya mencapai 31,30 juta ton. Padahal di Tahun 2020 produksi beras mampu mencapai angka 31,50 juta ton.

Petani Indonesia khususnya petani padi boleh berbangga hati karena berhasil menorehkan prestasi swasembada beras. Namun lagi-lagi data yang dirilis BPS mencatat bahwa mayoritas masyarakat miskin di Indonesia adalah keluarga petani, dimana pada Maret 2021 sebesar 51,33 persen dari rumah tangga miskin memiliki sumber penghasilan utama di sektor pertanian.

Minimnya pendidikan, pelatihan, bahkan usia yang tidak lagi muda adalah sebagian dari permasalahan kepala rumah tangga miskin di sektor pertanian. Terbatasnya penguasaan lahan pertanian juga menjadi kendala petani dalam memaksimalkan produksi. Ditambah lagi permasalahan pupuk yang tidak dapat diprediksi, baik dari harga ataupun ketersediaannya.

Untungnya, baru-baru ini pemerintah resmi memperbaharui aturan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi. Selain mengatur harga eceran tertinggi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 ini juga mengatur prioritas komoditas penerima pupuk bersubsidi. Dulunya ada sekitar 70 komoditas yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, namun saat ini hanya ada 9 komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Artinya tanaman pangan menjadi prioritas dalam penyaluran subsidi tersebut.

Prestasi swasembada beras sudah diakui. Infrastruktur pertanian sudah mulai diperhatikan. Aturan pupuk bersubsidi pun telah diperbaharui agar lebih fokus pada tanaman pangan. Kini tinggal lagi bagaimana kerja sama yang telah terbentuk dari pusat hingga ke petani tetap bertahan, bahkan meningkat lebih baik lagi.

Persoalan lahan mungkin sudah saatnya menjadi fokus pemerintah. Meskipun persoalan lahan pertanian ini telah mengakar dan terus menjadi isu, namun tampaknya belum ada langkah tegas dari pemerintah untuk mengurainya. Meskipun peningkatan produksi bisa distimulus pada lahan yang terbatas, namun tentu saja akan lebih berdampak ketika lahan pertanian yang diusahakan memadai. Semoga prestasi swasembada beras saat ini, tepat di ulang tahun Indonesia, menjadi momentum bagi petani untuk bisa lebih sejahtera lagi.

====
Penulis adalah Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Asahan.

====

medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]