Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
TANTANGAN ketidakpastian perekonomian global harus menjadi fokus prioritas negara Indonesia. Meskipun tekanan inflasi Indonesia lebih cepat pada 3,08 persen pada Juli 2023. Hal ini dirasa sejalandengan skenario pertumbuhan ekonomi global yang diramal oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang tumbuh pada angka 3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini sedikit lebih baik dari nilai proyeksi April 2023 sebesar 2,8 persen yoy.(IMF, 2023).
Berkaca data di atas dapat dikatakan jika ancaman ketidakpastian ekonomi tetap tinggi meski tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat yang pada gilirannya akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju.
Bila mengkaji statistik, berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, inflasi Juli 2023 mampu turun lebih cepat dari perkiraan, karena faktanya inflasi Indonesia berada pada angka 3,08 persen. (Kemenkeu RI, 2023).
Sementara, untuk arah inflasi tahun depan diramal berada pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Berbagai kebijakan pemerintah, terutama soal intervensi harga, stabilisasi pasokan, bantuan pangan terutama pada kelompok paling rentan dan paling miskin, serta fasilitasi pemerintah dalam menekan inflasi faktanya membantu bantalan ketahanan ekonomi pasca pandemi Covid-19..
BACA JUGA: Tantangan Industrialisasi Indonesia
Analisis Terpadu
Dalam kajian terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2023 sebesar 5,17% itu lebih tinggi dari prediksi pasar.
Secara analisis terpadu, para analis pasar bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi tumbuh 5% tetapi tidak setinggi 5,17%. Dalam data
terbaru ini, dapat dilihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh namun tidak setinggi di 5,17%.
Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ini juga didukung oleh nilai tukar rupiah sampai 28 Juni 2023 yang masih menguat 3,13 persen point to point (ptp) secara year to date (ytd).
Bahkan, lajur penguatan ini mengalahkan beberapa mata uang di Asia Tenggara, seperti peso Filipina (1,55 persen), rupee India (0,57 persen), dan baht Thailand (0,28 persen). (Kemenkeu RI, 2023)
BACA JUGA: Harapan Sensus Pertanian 2023
Di tengah ketidakpastian pasar uang global, nilai tukar rupiah akan menguat ditopang indikator fundamental ekonomi baik, juga dengan tolok ukur nilai imbal hasil aset keuangan Indonesia yang menarik, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 atau PP Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Terlebih jika melihat pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mencatat inflasi tahunan pada bulan ini sebesar 3,08 persen yoy atau
turun dibandingkan Juni 2023 yang mencapai 3,52 persen yoy.
Lalu, inflasi secara bulanan tercatat sebesar 0,21 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14 persen (BPS, 2023)
Bila optimalisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) mampu terus bekerja untuk roda pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka dalam analisis terpadu potensi rasional ini akan mendukung ketahanan ekonomi secara nasional.
BACA JUGA: Implementasi Rasional Ekonomi Pancasila
Rasionalitas ini bukan hal yang mustahil karena jika melihat pada komposisi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini, konsumsi rumah tangga di Indonesia faktanya mampu tumbuh dengan 5,2%.
Ini lebih kuat dibandingkan Q1 yang 4,5%(Kemenkeu RI, 2023). Dalam membangun ide rasional, ada beberapa faktor yang pengaruhi oleh APBN dari konsumsi rumah tangga.
Inflasi yang rendah sebagai konsekuensi APBN yang ikut bekerja bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga inflasi supaya terus menurun telah menyebabkan daya beli masyarakat tetap terjaga atau bahkan menguat.
APBN dapat bekerja untuk membantu masyarakat terutama yang paling rentan 40% terbawah dengan belanja-belanja bantuan sosial dan
bantuan kepada masyarakat.
Hal ini juga turut meningkatkan daya beli dan juga konsumsi masyarakat terutama kelompok yang paling rentan. Kemudian, pada sisis yang lain mekanisme APBN yang memberikan bantuan sosial dan dana taktis persiapan pemilu, pelaksanaan proyeks strategis Ibu Kota Negara (IKN) dan pemeliharaan aset negara sangat menentukan dan mempengaruhi kinerja growth terutama sisi permintaan.
BACA JUGA: Memacu Pertumbuhan Agregat Ekonomi Sumatra Utara
Konsumsi rumah tangga di 5,2%, konsumsi pemerintah tumbuh 10,6% di kuartal kedua. Dalam ekonomi global yang melambat dan dinamika geopolitik yang terus bergejolak, optimalisasi kinerja APBN 2023 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melaksanakan agenda prioritas nasional.
Pokok Rasional
Efektivitas fiskal berperan penting mempercepat proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan di seluruh Indonesia, sehingga seluruh kawasan mencatatkan laju pertumbuhan yang kuat, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku-Papua yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional memberi dampak yang baik bagi konstelasi ekonomi nasional.
Dari sisi produksi, sektor utama perekonomian terus tumbuh kuat. Konsumsi dalam negeri yang kuat turut menopang sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan makan minum.
Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan sumber-sumber potensial perekonomian daerah dengan berbagai stimulasi antara lain dukungan
kebijakan hilirisasi SDA, serta penguatan pariwisata melalui penyelenggaraan kegiatan internasional.
Di sektor moneter dan keuangan, kinerja pasar keuangan domestik dapat terjaga meskipun tren penurunan yield SBN domestik tertahan sejak akhir Juli 2023 seiring dinamika global.
BACA JUGA: Spirit Kolaborasi Ekonomi Indonesia
Nilai tukar Rupiah melanjutkan tren apresiasi (menguat 3,2%, ytd), sedangkan indeks Dolar AS masih melemah.
Jika diamati sampai 9 Agustus 2023, gerak modal asing secara kumulatif masih mencatatkan inflow, baik pasar SBN maupun pasar saham, masing-masing sebesar Rp91,19 triliun dan Rp25,24 triliun.
Belanja negara terus bertumbuh sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp1.461,2 triliun atau 47,7% pagu APBN, tumbuh
1,2% (yoy).
Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun (45,4% dari pagu), ditopang belanja K/L sebesar Rp 493,0 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp527,4 triliun.
Sebanyak 55,1% dari BPP atau sebesar Rp562,6 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui
perlindungan sosial, ptani dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pendidikan, dan infrastruktur.
Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain subsidi
dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg untuk 4,0 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi 8.654,2 ribu kilo liter BBM, dan subsidi perumahan untuk 111,0 ribu unit .
Realisasi perlindungan ini jelas memberi dampak yang signifikan bagi membuka ruang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juli 2023 telah tersalur sebesar Rp 440,9 triliun (54,1% pagu), tumbuh 6,6% (yoy). Kinerja TKD terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akibat naiknya pagu DBH khususnya jenis cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur.
Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan insentif fiskal masih lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur. Dana desa lebih rendah karena adanya penyesuaian penggunaan.
Langkah pemerintah yang mengeluarkan pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat faktanya turut berdampak signifikan bagi perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sampai akhir Juli 2023, pembiayaan investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 133.200 unit rumah pada 386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi jalan tol, bendungan, pelabuhan, irigasi, penyediaan air baku, jalur kereta api, ibu kota negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Upaya kebijakan taktis semacam ini jelas memberi ruang akselerasi yang baik bagi harmonisasi ekonomi dalam negeri.
Secara sadar kita harus memberi apresisasi bagi kinerja ekonomi domestik untuk terus menunjukkan penguatan di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global.
Kinerja positif APBN terjaga surplus seiring kinerja belanja negara yang bertumbuh, pendapatan yang positif meskipun ada tren melandai, dan pembiayaan yang antisipatif.
APBN terus bekerja keras untuk menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat secara umum.
====
Penulis Analis dan Mahasiswa S3 Universitas Indonesia
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]