Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Dairi, Bahagia Ginting buka suara soal dukungan pimpinan DPRD Dairi dan beberapa ketua fraksi terkait beroperasinya PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dengan mendatangi Kantor Kemenko Marves dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Bahagia Ginting, kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari audiensi masyarakat yang mendukung beroperasinya kembali PT DPM ke DPRD Dairi.
Menindaklanjuti dari audiensi masyarakat tersebut, DPRD Dairi melalui pimpinan melaksanakan konsultasi dan kordinasi ke Menko Marves dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) di Jakarta.
"Jadi kita sebelum konsultasi, terlebih dahulu membuat surat permohonan kepada Menko Marves dan KLHK untuk mohon diterima audiensi," kata Bahagia Ginting, Rabu (13/9/2023).
Terkait dukungan kepada PT DPM oleh pimpinan DPRD Dairi, Bahagia Ginting mengaku tugasnya hanya menyiapkan administrasi agar pimpinan para dewan diterima saat berkunjung ke pejabat kementerian.
"Saya tidak membahas masalah apa isi konsultasinya, karena saya tidak ikut. Tugas saya hanya mempersiapkan secara administrasi, agar pimpinan DPRD Dairi dapat diterima di sana," ucapnya.
Dituturkannya, pada Agustus yang lalu, DPRD Dairi didatangi masyarakat sekita tambang yang mendukung PT DPM untuk melakukan audiensi dan meminta dukungan kepada DPRD agar PT DPM segera beroperasi.
Selanjutnya, Ketua DPRD Dairi bersama 7 ketua fraksi lainnya melakukan rapat pimpinan dan sepakat untuk berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasi masyarakat.
Untuk itu DPRD berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.
"Saya pastikan tujuh fraksi DPRD yang berangkat ke Jakarta sudah melalui rapat pimpinan," ujarnya.
Bahagia Ginting juga menjelaskan, bahwa pimpinan DPRD dan 7 pimpinan fraksi yang berangkat ke Jakarta mengunakan anggaran dari Kantor Sekwan.
"Saya pastikan anggaran yang digunakan dari kantor. Tidak ada anggaran dari PT DPM atau pihak lainnya," tegasnya
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Dairi, Charles Tamba, menegaskan, dukungan beroperasinya PT DPM (Dairi Prima Mineral) oleh pimpinan dewan dan fraksi DPRD Dairi merupakan keputusan sepihak.
Kata Charles Tambah, keputusan dukungan terhadap beroperasinya perusahaan tambang PT Dairi Prima Mineral itu tidak merepresentasikan semua anggota DPRD Dairi yang jumlahnya 35 orang.
"Anggota DPRD masing-masing punya hak konstitusi dan pendapat masing-masing," kata Carles Tambah.
Menurut Carles Tambah, seharusnya kalau pimpinan DPRD Dairi memutuskan untuk mendukung beroperasinya PT DPM, terlebih dahulu harus dimusyawarahkan kepada masing-masing anggota DPRD yang mempunyai hak konstitusi masing-masing.
"Dalam hal beroperasinya PT DPM banyak hal-hal yang harus di didiskusikan dan dimusyawarahkan bersama," ucap Charles.
Menurut Charles Tambah, terkait kunjungan pimpinan DPRD dan beberapa fraksi ke Kemenko Marves, Charles mengaku awalnya dirinya tidak tahu-menahu
Karena setahunya hasil rapat badan musyawarah (Bamus) itu kunjungan yang dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka konsultasi masalah pembahasan P-APBD 2023.
"Setahu saya agenda kunjungan hanya ke Menteri Dalam Negeri untuk konsultasi masalah pembahasan P-APBD 2023," sebutnya.